Jakarta|delidaiy.net – Pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperkuat mitigasi bencana banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung melalui rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi lima tahunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek-Punjur.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa revisi ini krusial untuk menciptakan sinergi tata ruang yang holistik antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menyarankan revisi RTR KSN Jabodetabek-Punjur ini karena memang sudah masuk siklus revisi per lima tahun. Ini menjadi pintu masuk yang baik agar RTRW Provinsi dan Kabupaten kelak merujuk pada kebijakan yang dibahas secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wamen Ossy dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jumat (09/01/2026).
Mitigasi Terpadu di Depan Mata
Wamen Ossy menekankan bahwa ancaman bencana banjir dan longsor merupakan persoalan nyata yang memerlukan penanganan lintas sektor. Tanpa keterpaduan dalam penataan ruang dari hulu hingga tengah, risiko dampak curah hujan tinggi akan sulit diminimalisir.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen memberikan dukungan penuh terkait mitigasi bencana ini. Jika tidak kita lakukan secara bersatu, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat curah hujan meningkat drastis,” tegasnya.
Menko PMK Minta Aksi Konkret
Menyambut hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, mengapresiasi kesiapan Kementerian ATR/BPN. Ia meminta setiap instansi segera merumuskan pembagian tugas yang jelas dalam penanganan Wilayah Sungai Ciliwung.
“Baik sekali Pak Wamen ATR, siap untuk revisi peraturan tata ruangnya. Saya mohon seluruh pihak merumuskan aksi konkret apa yang bisa dikontribusikan, sehingga kita fokus membahas siapa melakukan apa,” pungkas Menko Pratikno.
Kehadiran Lintas Sektoral
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran petinggi kementerian dan kepala daerah, mencerminkan urgensi isu yang dibahas. Wamen Ossy didampingi oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; dan Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Kehadiran para pimpinan daerah penyangga ibu kota ini diharapkan dapat memastikan implementasi tata ruang di lapangan berjalan sejalan dengan visi pusat dalam mencegah bencana tahunan di Jabodetabek.
