delidaily.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyatakan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera melalui penyediaan lahan yang tepat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera yang digelar secara daring, Senin (26/1/2026).
“Kami bersama Kantor Pertanahan akan terus bekerja beriringan dengan jajaran Pemda serta kementerian dan lembaga terkait dalam menyukseskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pembangunan huntap,” tegas Wamen Ossy.
Ia memaparkan, percepatan penyediaan tanah untuk hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) dapat bersumber dari berbagai skema, antara lain hak pakai pemerintah daerah, Hak Guna Usaha (HGU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga tanah adat. Setelah proses pelepasan dan menjadi tanah negara, pemerintah daerah akan menerbitkan Surat Keputusan penetapan lokasi huntap dan menetapkan penerimanya.
Wamen Ossy menekankan pentingnya komunikasi dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat. “Tentunya apa pun mekanisme yang dipilih membutuhkan pola komunikasi dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami hak atas tanah apa yang akan mereka peroleh,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dua klasifikasi tanah pascabencana yang ditetapkan ATR/BPN:
- Tanah Musnah: Tanah yang hilang secara fisik, yang penanganannya melalui penerbitan Surat Keputusan penetapan tanah musnah.
- Tanah Terdampak: Tanah yang masih ada tetapi rusak, yang penanganannya berupa rekonstruksi atau reklamasi serta penerbitan sertipikat pengganti jika dokumen asli hilang.
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Turut hadir pula para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan kepala daerah dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dengan koordinasi yang intensif ini, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan terarah, memberikan kepastian dan pemulihan yang menyeluruh bagi masyarakat terdampak bencana
