Jakarta|delidaily.net – Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang di masa mendatang. Pesan strategis tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam sambutan penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sambutan tersebut dibacakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono. Dalam arahannya, keberhasilan operasi pemberantasan saat ini harus dijadikan fondasi utama untuk menciptakan ekosistem tata kelola pertanahan yang lebih tangguh.
“Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono membacakan pesan Wamen ATR/Waka BPN.
Sebagai tindak lanjut pasca-Rakor, Dirjen PSKP merumuskan tiga langkah strategis untuk membangun ketangguhan sistem pertanahan nasional:
- Pembenahan Tata Kelola Berbasis Evaluasi Perkara. Hasil penegakan hukum harus dijadikan pijakan untuk memperbaiki sistem administrasi. Setiap perkara yang terungkap menjadi bahan pembelajaran guna mengidentifikasi modus operandi kejahatan serta menutup celah kelemahan birokrasi.
- Penguatan Kepastian Hukum dan Digitalisasi. Peningkatan kualitas data pertanahan yang akurat, transparan, dan akuntabel harus dibarengi dengan transformasi digital. Teknologi digital berperan meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit (audit trail), serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Namun, Iljas menegaskan bahwa teknologi tetap menuntut aparatur yang berintegritas agar setiap pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sinergi Lintas Lembaga Penegak Hukum. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan yang telah terjalin selama sembilan tahun dalam forum koordinasi harus semakin efektif, dengan mengedepankan ketepatan dan prinsip kehati-hatian pada setiap penanganan kasus.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, melaporkan capaian signifikan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah sepanjang tahun 2026. Dari total 120 kasus yang menjadi Target Operasi (TO), sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan penetapan 151 orang tersangka.
Dari pengungkapan tersebut, negara berhasil menyelamatkan bidang tanah seluas 110.046.567 meter persegi dengan taksiran nilai kerugian yang diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464 (Rp5,77 triliun).
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” tegas Hendra Gunawan.
Rakor yang berlangsung selama dua hari pada 12–13 November 2026 ini diikuti oleh 414 peserta gabungan dari unsur Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia. Turut hadir dalam sesi penutupan Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.
