Deli Serdang|delidaily.net – Sebanyak 300 anggota Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Deliserdang memadati gedung DPRD setempat, Jumat (4/7/2025), menuntut percepatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025. Aksi ini merupakan eskalasi protes terhadap keterlambatan pembahasan anggaran yang telah berdampak pada pembangunan desa.

Tuntutan Utama Massa Aksi

1. Penyelenggaraan Rapat Paripurna paling lambat Rabu, 9 Juli 2025

2. Pengesahan Ranperda BPD termasuk kenaikan tunjangan sesuai Permendagri No. 110/2016

3. Peningkatan Fasilitas Anggota BPD meliputi BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan dan biaya operasional

4. Penguatan Kapasitas BPD melalui program diklat dan studi tiru

*”Kami siap kerahkan 2.700 anggota BPD se-Deliserdang jika aspirasi ini diabaikan,”* tegas Muhairi Muslim, Koordinator Aksi, dalam pidato yang disambut sorak massa.

Dampak Keterlambatan APBD bagi Desa

Menurut PABPDSI, penundaan pembahasan KUA-PPAS telah mengakibatkan:

• Mandeknya program pembangunan desa

• Ketidakpastian alokasi dana stimulan BPD

• Tertundanya realisasi proyek infrastruktur pedesaan

“Di lapangan, kami langsung merasakan dampaknya. Proyek MCK, perbaikan jalan desa, bahkan bantuan sosial tertahan karena ketiadaan payung anggaran,” ujar Umar, perwakilan aksi dari Kecamatan Pantai Labu.

Respons DPRD Deliserdang

Sebanyak 10 anggota dewan dari lintas fraksi menerima delegasi pengunjuk rasa, termasuk perwakilan dari:

• PKB: Muhammad Hasan, H. Purwaningrum

• PDIP: Timur Sitepu

• Demokrat: Merry Afrida Sitepu

• PPP: M. Adami Sulaiman

Pernyataan Kunci Anggota DPRD:

1. Timur Sitepu (PDIP):
   “Perbedaan pendapat jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Kami mendorong pimpinan dewan segera menjadwalkan rapat.”

2. M. Adami Sulaiman (PPP):
   *”36 dari 50 anggota sebenarnya mendukung pengesahan KUA-PPAS, tapi kami ingin proses sesuai prosedur.”*

Analisis Konflik Anggaran

Berdasarkan pantauan media, deadlock pembahasan APBD perubahan 2025 dipicu oleh:

• Perebutan pengaruh politik antar-fraksi di DPRD

• Protes terhadap alokasi anggaran yang dianggap tidak merata

• Tuntutan transparansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan

Sumber internal DPRD menyebut, fraksi Gerindra dan NasDem masih mempertanyakan alokasi dana untuk 3 proyek strategis senilai Rp 287 miliar.

Jalan Tengah yang Ditawarkan

PABPDSI mengusulkan solusi:

1. Pembentukan tim mediator beranggotakan DPRD, eksekutif, dan perwakilan desa

2. Penyederhanaan tahapan pembahasan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas

3. Sosialisasi terbuka ke 22 kecamatan tentang progres pembahasan APBD

“Kami bukan ingin memaksa, tapi memastikan hak desa tidak terabaikan,” tegas Muhairi.

Lokasi Aksi:
Gedung DPRD Kabupaten Deliserdang
Jl. Pahlawan No. 7, Lubuk Pakam

Status Terkini:

• Aksi berakhir pukul 14.30 WIB secara tertib

• Pimpinan DPRD berjanji memberikan respons resmi Senin (7/7)