delidaily.net – Gandeng 38 PTN dan PTS, Wamen ATR/BPN Pasang Target Susun 145 RDTR di 18 Provinsi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas jangkauan kerja sama dengan menggandeng perguruan tinggi guna mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk merespons tingginya kebutuhan penyediaan RDTR nasional sebagai fondasi perizinan investasi.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kepakaran akademis dari kampus-kampus di Indonesia sangat dibutuhkan guna memperluas kapasitas teknis dalam penataan ruang.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” kata Wamen Ossy saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Hingga 8 September 2026, tercatat sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Kehadiran RDTR ini terbukti sukses mendongkrak efisiensi birokrasi dengan mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Wamen Ossy menambahkan, makin banyak RDTR yang terhubung ke OSS, makin cepat pula kepastian izin berusaha yang didapat pelaku usaha, sehingga mampu mendongkrak daya saing investasi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menguraikan target penyelesaian RDTR periode 2026–2028 yang dipatok mencapai 1.703 RDTR, dengan target khusus 500 RDTR pada tahun 2026.
Sinergi awal bersama pihak akademisi ditargetkan menggarap 62 paket yang mencakup 145 RDTR di 18 provinsi, dengan konsentrasi utama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan adalah 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.
Setelah tahap kesediaan ini, Kementerian ATR/BPN akan mengukuhkan tim pelaksana yang diisi oleh para ahli pertanahan dan tata ruang dari perguruan tinggi terkait.
Rakor tersebut diikuti secara online oleh perwakilan kampus negeri dan swasta se-Indonesia, serta dihadiri langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sesditjen Tata Ruang Reny Windyawati, dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen Tata Ruang.
