Medan|delidaily.net — Distribusi minyak goreng bersubsidi Minyakita bukan sekadar persoalan perdagangan dan ketersediaan barang di pasar. Di balik proses penyalurannya, terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi, harga tetap terkendali, serta distribusi berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola distribusi Minyakita patut mendapat perhatian serius. Apalagi jika dugaan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Sumatera Utara (Geramsu). Organisasi tersebut menyampaikan aspirasi melalui aksi damai di depan Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan tindak pidana penggelapan Minyakita dan dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Perum Bulog Kantor Cabang Pematangsiantar.
Menurut Geramsu, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, khususnya berkaitan dengan dugaan pemesanan rutin Minyakita setiap minggu yang disebut-sebut melibatkan seseorang berinisial FAP. Sosok tersebut dikabarkan tengah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Informasi tersebut tentu tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Namun, apabila terdapat indikasi ketidakwajaran dalam proses pemesanan dan distribusi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara objektif guna memastikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak.
Dalam konteks ini, keterbukaan menjadi kunci. Publik berhak mengetahui apakah mekanisme distribusi Minyakita telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan hukum.
Ketua Umum Geramsu, Ali Sopyan Harahap, S.E., dalam penyampaian aspirasinya menyoroti pentingnya keseriusan aparat penegak hukum dalam merespons dugaan tersebut. Ia berharap proses penanganan tidak berjalan secara lamban dan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Tuntutan masyarakat agar dugaan penyimpangan di sektor distribusi pangan diperiksa merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam kehidupan demokrasi. Kritik terhadap lembaga publik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Namun, pengawasan publik juga harus berjalan secara bertanggung jawab. Tuduhan terhadap pihak tertentu tidak boleh berubah menjadi penghakiman sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan pembuktian yang sah. Setiap orang memiliki hak atas asas praduga tak bersalah, sementara aparat wajib bekerja berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
Geramsu menyampaikan bahwa pihaknya telah menghimpun sejumlah data awal yang dinilai berkaitan dengan dugaan penyimpangan alur distribusi Minyakita. Atas dasar itu, mereka meminta Polda Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Kepala Perum Bulog Pematangsiantar, FAP, serta pemilik Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikenal dengan sapaan Pak Haji.
Permintaan tersebut perlu ditempatkan sebagai aspirasi masyarakat yang harus diverifikasi melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan aparat. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan bukan berarti menyatakan mereka bersalah, tetapi merupakan langkah untuk memperoleh kejelasan apabila ditemukan dasar hukum yang memadai.
Hal yang juga patut diapresiasi adalah penyampaian aspirasi melalui jalur damai dan penyerahan dokumen laporan kepada pihak kepolisian. Cara tersebut menunjukkan bahwa kritik dan tuntutan keadilan dapat disampaikan secara terbuka tanpa harus mengabaikan ketertiban umum maupun menghormati hak pihak lain.
Dalam negara hukum, demonstrasi damai merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaliknya, institusi penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku.
Oleh sebab itu, Polda Sumatera Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap laporan Geramsu. Jika ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum harus dilanjutkan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi. Apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, penjelasan yang terbuka juga penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan Minyakita tidak boleh berhenti sebagai polemik antara kelompok masyarakat dan institusi tertentu. Kepentingan yang jauh lebih besar adalah memastikan distribusi pangan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen.
Geramsu menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Komitmen pengawasan itu tentu akan lebih bermakna apabila dijalankan melalui jalur konstitusional, komunikasi yang santun, penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penghormatan terhadap proses hukum.
Sebab, memperjuangkan keadilan tidak harus dilakukan dengan kegaduhan. Ketegasan dapat berjalan beriringan dengan kedamaian, kritik dapat disampaikan tanpa kebencian, dan penegakan hukum harus tetap berdiri di atas fakta.
Minyakita adalah hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan yang terjangkau. Karena itu, transparansi distribusinya bukan sekadar tuntutan organisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik.
