Kisaran|delidaily.net — Dugaan bobroknya tata kelola sumber daya manusia kembali mencuat di RSUD H. Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran. Belakangan ini sedang viral terkait turunnya Nilai Akreditasi Rumah Sakit Umum H. Abdul Manan Simatupang kini miris mendengar informasi bahwa Sejumlah pegawai honorer menuding pihak manajemen rumah sakit sengaja mengabaikan hak dan masa depan tenaga kesehatan dengan tidak mengusulkan mereka yang gagal seleksi PPPK/CPNS untuk dialihkan ke skema PPPK paruh waktu.

Padahal, Kementerian PAN-RB telah menekankan penyelesaian status tenaga honorer sebagai prioritas nasional, termasuk melalui opsi pengangkatan paruh waktu bagi yang belum memenuhi syarat penuh. Namun, RSUD HAMS Kisaran diduga tidak menjalankan kebijakan ini.

“Banyak dari kami bang, sudah belasan tahun mengabdi, tapi diabaikan begitu saja. Rumah sakit lain di daerah lain berani mengusulkan pegawainya, kenapa di sini justru diperlambat?” keluh tenaga administrasi dan tenaga medis kepada kami yang identitasnya dirahasiakan.

Dugaan Praktik Maladministrasi

Dari penelusuran lapangan, Gerakan Pemuda Alwashliyah Kab. Asahan temukan adanya dugaan maladministrasi dan ketidaktransparanan dalam proses pengusulan pegawai. Informasi mengenai kesempatan PPPK paruh waktu disebut tidak pernah disosialisasikan secara jelas kepada para honorer. Beberapa pegawai bahkan mengaku hanya mengetahui hal itu dari media dan rekan sejawat di luar daerah.

“Seolah-olah manajemen rumah sakit menutup informasi. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi bukti nyata bahwa administrasi di RSUD HAMS Kisaran tidak akuntabel,” ujar Syukri yang merupakan Wakil Ketua GPA Asahan.

Dampak ke Layanan Publik

Kebijakan yang dinilai diskriminatif ini berpotensi merusak moral pegawai honorer dan menurunkan kualitas layanan kesehatan. Banyak pegawai kini merasa tidak dihargai meski sudah bertahun-tahun berkontribusi di lini pelayanan.

“Kalau honorer tidak punya kepastian, bagaimana bisa maksimal bekerja melayani pasien? Ini bukan hanya merugikan pegawai, tapi juga masyarakat Asahan,” tambah Syukri.”
Masyarakat sipil dan para pegawai mendesak Pemkab Asahan untuk segera turun tangan. Mereka menuntut transparansi dari pihak RSUD HAMS Kisaran mengenai alasan tidak diusulkannya honorer ke skema PPPK paruh waktu, serta meminta adanya audit independen terhadap kebijakan SDM rumah sakit tersebut.
“Dengan kondisi yang kami terima terkait dugaan kebobrokan Administrasi dan Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit H.Abdul Manan Simatupang Ini, kami dari Gerakan Pemuda Alwashliyah Meminta Bapak Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, M.Ap untuk segera mencopot dan mengganti Direktur Rumah Sakit Umum H. Abdul Manan Simatupang kepada Sosok Yang lebih Berkompeten dan Peduli terhadap Nasib para anggotanya, tutup Muhammad Syukri Lubis.”