Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang telah terkonsolidasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aset di Indonesia, termasuk tanah negara.

“Pak Nusron, nanti dicek dan diteliti dengan baik. Periksa semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, lalu kembalikan ke negara,” pesan Presiden Prabowo saat memimpin sidang.

Menanggapi instruksi tersebut, Menteri ATR/BPN menyatakan bahwa pihaknya telah memulai identifikasi tanah-tanah yang masuk kategori terlantar. “Kami sedang meninjau tanah-tanah yang pernah diberikan haknya tetapi sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Tanah seperti ini biasanya dikategorikan sebagai tanah terlantar dan diserahkan ke Bank Tanah,” jelas Nusron Wahid kepada media usai sidang.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini sedang dibahas pemanfaatan aset Bank Tanah yang mencapai sekitar 40 ribu hektare untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional. “Kami sedang mendiskusikan kemungkinan mengonsolidasikan aset Bank Tanah ke dalam Danantara,” tambahnya.

Menurutnya, tanah-tanah tersebut memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai sektor prioritas, seperti pembangunan pabrik, perumahan, ketahanan pangan, dan energi terbarukan. Namun, Nusron menegaskan bahwa kajian mendalam akan dilakukan sebelum rencana pemanfaatan diumumkan secara resmi. “Nanti akan kami kaji lebih rinci dan informasikan hasilnya,” tegasnya.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. (MW/JM)