Jakarta|delidaily.net — Kerap Memicu Sengketa Keluarga, ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Balik Nama Sertipikat Ahli Waris, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya sejumlah risiko hukum dan administratif apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan secara resmi kepada ahli waris.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa membiarkan sertipikat atas nama almarhum atau almarhumah orang tua dapat menghambat pemanfaatan aset serta berpotensi memicu konflik di kemudian hari.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” ungkap Ana Anida saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Risiko Kerumitan Berlapis dan Potensi Sengketa
Ana menerangkan, penundaan pengurusan Peralihan Hak karena pewarisan akan membuat proses administrasi menjadi jauh lebih kompleks di masa depan. Hal ini terjadi apabila ahli waris tingkat pertama turut meninggal dunia sebelum proses balik nama selesai dilakukan.
Jika kondisi tersebut terjadi, hak atas tanah akan diturunkan kepada ahli waris pengganti (generasi berikutnya). Akibatnya, jumlah pihak yang harus memberikan persetujuan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi semakin banyak, sehingga rentan memicu perdebatan serta konflik internal keluarga.
Selain persoalan internal keluarga, penundaan balik nama waris juga membentengi berbagai transaksi legal atas tanah tersebut, baik untuk keperluan jual beli, hibah, maupun pembebanan Hak Tanggungan (jaminan bank).
Sesuai prinsip hukum pertanahan, transaksi atas tanah bersertipikat hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Oleh karena itu, ketika pemilik nama di sertipikat telah meninggal dunia, penyelesaian administrasi pewarisan di Kantor Pertanahan menjadi syarat mutlak yang harus didahulukan.
Imbauan Segera Mengurus ke Kantor Pertanahan
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang memiliki aset tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia untuk segera mengajukan pengurusan Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” tegas Ana mengakhiri keterangannya.
