Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nurson Wahid, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pertanahan. Dalam Rapat Evaluasi yang digelar pada Selasa (18/11/2025), ia meminta jajarannya untuk memastikan masyarakat merasakan kepastian dalam setiap pengurusan tanah.

“Kami ingin organisasi kita sehat, sehingga masyarakat sebagai pemohon punya kepastian; kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian apakah urusannya bisa dilanjutkan atau tidak,” tegas Menteri Nurson.

Fokus pada Kepastian bagi Masyarakat

Menurutnya, perbaikan layanan bukan hanya tentang memenuhi target, tetapi tentang memberikan kejelasan status berkas kepada masyarakat. Ia menginginkan ATR/BPN menjadi lembaga yang bersih, cepat, dan dapat diandalkan.

Akselerasi Penyelesaian Tunggakan

Kementerian ATR/BPN mencatat kemajuan positif dengan berkurangnya tunggakan layanan sebanyak 18.000 berkas. Namun, Menteri Nurson meminta akselerasi yang lebih besar untuk menyelesaikan semua tunggakan sebelum tanggal 31 Desember.

“Kita butuh percepatan yang bersifat eksponensial sehingga tidak ada masalah pertanahan yang menggantung,” ujarnya.

Langkah ke Depan

Sebagai langkah konkret, Menteri Nurson berencana menerbitkan regulasi baru di awal 2026 berbasis prinsip “first in, first out”. Ini bertujuan memastikan berkas diproses secara berurutan dan adil, tanpa celah penundaan.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta 88 Kantor Pertanahan.