delinews24.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan adanya pembenahan total pada kualitas petugas loket di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah), khususnya di wilayah-wilayah besar. Ia menekankan bahwa petugas garda terdepan wajib memiliki kombinasi antara penguasaan produk (product knowledge) yang mumpuni dan sikap pelayanan yang ramah (hospitality).
Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
“Perlu adanya asesmen ulang bagi para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus terkait product knowledge dan hospitality. Kombinasi dua hal ini sangat penting,” ujar Menteri Nusron.
Hindari Informasi yang Berubah-ubah Menteri Nusron menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan komprehensif kepada masyarakat. Ia tidak ingin lagi mendengar adanya keluhan masyarakat mengenai persyaratan yang berubah-ubah saat mengurus berkas di loket.
“Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi dikatakan kurang persyaratan B, besok ganti lagi. Itu namanya tidak komprehensif. Dengan hospitality dan pengetahuan yang baik, petugas bisa memberikan kepastian informasi sejak awal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Menteri Nusron berencana mengirim para petugas loket dan front office untuk mendapatkan pembinaan khusus di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN. Baginya, wajah kementerian tercermin dari kualitas interaksi di meja layanan.
Sinkronisasi dengan Back Office Senada dengan Menteri Nusron, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menambahkan bahwa tantangan pelayanan seringkali muncul akibat kurangnya koordinasi antara petugas loket dengan tim back office (tim pemroses).
Virgo meminta para Kepala Kantor Pertanahan untuk berperan aktif dalam mensinkronkan komunikasi internal. “Tugas Kepala Kantor adalah memastikan adanya satu kesepahaman antara petugas loket, manajer loket, hingga back office. Jika berkas ditolak karena alasan tertentu, pastikan alasannya seragam dan jelas,” tutur Virgo.
Kegiatan pembinaan ini menjadi ajang bagi para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan DKI Jakarta untuk memaparkan progres layanan serta tantangan teknis yang mereka hadapi. Melalui diskusi ini, diharapkan ada standarisasi layanan yang lebih baik di ibu kota.
Turut hadir dalam pertemuan strategis tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta.
