delidaily.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat, khususnya kelompok rentan, di tengah musibah bencana alam. Pernyataan ini disampaikan saat ia dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
“Hari ini, kesinambungan gotong royong kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah,” tutur Menteri Nusron di hadapan ribuan jemaah.
Ia menilai, sinergi tanggung jawab negara dan gotong royong masyarakat telah diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Salah satu langkah nyata yang diapresiasi adalah pencabutan izin 28 perusahaan perusak lingkungan.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Namun, pencabutan izin saja tidak cukup, harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum karena merusak lingkungan merupakan kejahatan luar biasa yang akan dihukum berat di dunia maupun akhirat,” tegas Menteri Nusron.
Tak hanya mendorong penegakan hukum, Menteri Nusron juga mengumumkan peran serta MUI dalam pemulihan pascabencana. Lembaga ini akan merehabilitasi tiga masjid di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta membiayai perbaikan 500 rumah bagi guru mengaji dan marbot di wilayah terdampak.
“Semua ini dilakukan agar Majelis Ulama dan ormas Islam senantiasa memberikan manfaat nyata kepada umat manusia. Insyaallah, bangsa Indonesia akan kuat. Tanggung jawab mengatasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk para tokoh agama,” pungkasnya.
Acara yang bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta sekitar 58 ribu perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
