Semarang – Dalam rangka memperingati Hari Raya Paskah 2025, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri ibadah Paskah bersama di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Ossy menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik agraria.
Kepastian Hukum untuk Harmoni Sosial
Wamen Ossy menyatakan bahwa penyelesaian status tanah rumah ibadah merupakan tanggung jawab konstitusional negara. “Negara harus hadir memberikan kepastian hukum agar tidak ada lagi rumah ibadah yang terancam karena status tanahnya tidak jelas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak beragama dan upaya menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. “Setiap rumah ibadah yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan konflik. Kami ingin menyelesaikan ini dengan aksi nyata, bukan sekadar janji,” tegas Ossy.
Dukungan Layanan Khusus
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, menambahkan bahwa insan pertanahan memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan hati. “Tugas kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memberikan pelayanan yang adil dan transparan,” katanya.
Saat ini, program sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah termasuk dalam 28 program strategis pertanahan di Jawa Tengah. Untuk mempermudah proses, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket layanan khusus di seluruh Kantor Pertanahan. Langkah ini diharapkan memastikan masyarakat dan lembaga keagamaan dapat memperoleh sertipikat dengan cepat dan tanpa diskriminasi.
Hadiri Ibadah Paskah Bersama
Kegiatan ibadah Paskah bersama ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang; sejumlah pejabat eselon II Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah. Acara ini menjadi momen refleksi sekaligus penguatan komitmen pelayanan publik yang berkeadilan.
(Sumber: Humas Kementerian ATR/BPN)
