Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan laporan capaian kinerja tahun 2025 yang menunjukkan tren sangat positif. Mayoritas output strategis nasional berhasil direalisasikan, bahkan beberapa program unggulan mencatatkan capaian di atas 100 persen.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
“Kalau kita lihat capaian output-nya, peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau 102,06 persen,” ungkap Dalu Agung Darmawan. Ia menambahkan bahwa program penetapan tanah ulayat juga mencatatkan angka impresif sebesar 133 persen dari target.
Penanganan Sengketa dan Reforma Agraria Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah kinerja penanganan sengketa pertanahan yang melonjak drastis hingga 282,99 persen. Selain itu, penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) turut melampaui target dengan angka 124 persen.
Untuk program kerakyatan, Surat Keputusan Redistribusi Tanah mencapai 97,13 persen, sementara akses peta Zona Nilai Tanah (ZNT) telah terealisasi sepenuhnya atau 100 persen. Secara keseluruhan, realisasi pagu efektif kementerian tahun 2025 mencapai Rp6,12 triliun atau 95,73 persen dari total anggaran Rp6,40 triliun.
“Capaian ini menunjukkan kinerja pertanahan nasional sepanjang 2025 berada pada jalur positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum serta tata kelola agraria yang lebih baik,” jelas Dalu.
Target Ambisius 2026: Masuk 10 Besar Nasional Menatap tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mendapatkan kepercayaan dengan kenaikan pagu efektif menjadi Rp8,87 triliun. Sekjen Dalu Agung menetapkan target serapan anggaran sebesar 98 persen dan membidik posisi 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik di tingkat nasional.
Adapun arah kebijakan tahun ini akan difokuskan pada empat pilar utama:
- Percepatan pelayanan publik.
- Penguatan digitalisasi pertanahan.
- Peningkatan kualitas data.
- Penyelesaian tunggakan layanan.
“Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah tetap menjadi fokus utama kami,” pungkasnya.
Kegiatan Rapim ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Kepala Kantor Wilayah BPN dari seluruh Indonesia juga mengikuti jalannya rapat secara daring guna menyelaraskan langkah strategis di daerah.
