delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempercepat persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi tambahan. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat perlindungan terhadap lahan sawah produktif serta mengendalikan laju alih fungsi lahan demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melakukan penyelarasan data yang ketat antar Direktorat Jenderal (Ditjen) teknis sebelum pembahasan tersebut dibawa ke tingkat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 12 Maret mendatang.
“Saat ini LSD baru ditetapkan di delapan provinsi, sehingga perlu perluasan dan penyelarasan data sebelum penetapan di 12 provinsi berikutnya. Kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026).
Menteri Nusron menekankan pentingnya sinkronisasi antara Ditjen Penataan Agraria terkait Lahan Baku Sawah (LBS) dan Ditjen Tata Ruang terkait deliniasi peta spasial. Penyelarasan ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan batas wilayah antara kebijakan LSD dengan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Dengan kesamaan data dan peta, pelaksanaan pengendalian serta perlindungan lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. LSD disepakati selaras dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang mencakup infrastruktur pendukung hingga cadangan lahan pertanian,” tambahnya.
Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan ketersediaan lahan pertanian di tengah desakan pembangunan infrastruktur dan industri. Dengan integrasi data yang akurat, pemerintah berharap dapat menekan konflik pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian bagi sektor pertanian.
Rapat Pimpinan perdana di bulan Ramadan ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di penjuru Indonesia.
