Jakarta|delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan langkah strategis untuk tahun mendatang melalui kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja). Pertemuan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (12/01/2026) ini bertujuan memastikan keselarasan perencanaan antara pusat dan daerah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa penyusunan perencanaan harus dilakukan lebih awal agar anggaran yang dialokasikan dapat berorientasi pada hasil (result-oriented) dan bukan sekadar formalitas administratif.
“Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara daring.
Evaluasi Realisasi dan Pagu Anggaran 2026
Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sangat optimal, yakni mencapai 95,26 persen. Meski secara umum sudah memuaskan, Sekjen mengingatkan adanya ruang perbaikan pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang perlu diperkuat di masa mendatang.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, akibat kebijakan blokir anggaran senilai Rp564 miliar, pagu efektif yang tersedia adalah Rp8,93 triliun. Adapun target PNBP untuk tahun 2026 dipatok pada angka Rp3,24 triliun.
“Sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegas Dalu Agung.
Proyeksi Target Tahun 2027
Untuk perencanaan Tahun 2027, usulan dari seluruh satker kini telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Pemerintah memproyeksikan target pendapatan pada tahun 2027 meningkat menjadi Rp3,285 triliun, di mana layanan regional mendominasi hingga 99,7 persen.
Berdasarkan data hingga 9 Januari 2026, usulan pendapatan yang telah diinput oleh daerah sudah mencapai Rp2,956 triliun, mendekati target yang dicanangkan.
Penguatan Mitigasi Risiko
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menambahkan bahwa evaluasi terhadap tantangan masa lalu akan menjadi basis perbaikan. Keterbatasan waktu dan perhitungan yang kurang optimal di masa lalu kini diantisipasi dengan sistem yang lebih ketat.
“Pada Tahun 2026 ini, kami memulai dengan penguatan mitigasi risiko. Tujuannya agar efektivitas perencanaan dan penganggaran semakin meningkat,” jelas Andi Tenri Abeng.
Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh para Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi dari seluruh Indonesia serta Kepala Bagian Program dari direktorat jenderal terkait, guna memastikan sinkronisasi data dari akar rumput hingga ke tingkat kementerian pusat.
