Tangerang Selatan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan pilot project integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Program kolaborasi antara Kantor Pertanahan (Kantah) Tangsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk meningkatkan akurasi data pertanahan sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Kantah Tangsel, Rabu (23/07/2025). “Inisiatif integrasi NIB dan NOP ini memberikan manfaat ganda. Bagi Kantah, data pertanahan semakin akurat. Sementara bagi Pemkot, ini menjadi sumber pendapatan daerah yang lebih efektif,” ujarnya.
Sinergi Multi-Pihak untuk Keberhasilan Program
Proyek percontohan ini melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel. Wamen Ossy menekankan pentingnya kelengkapan data pertanahan sebelum program ini dapat diimplementasikan secara nasional. “Data harus lengkap agar transformasi dan kolaborasi antarinstansi berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar manfaat program bisa dirasakan masyarakat secara luas. “Dengan integrasi ini, proses administrasi pertanahan dan perpajakan akan lebih efisien, mengurangi redundansi, dan meminimalisir kesalahan data,” tambah Ossy.
Tinjauan Langsung dan Interaksi dengan Masyarakat
Selain memantau progres integrasi NIB-NOP, Wamen Ossy menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengantre di loket pelayanan Kantah Tangsel. Ia memastikan layanan berjalan lancar dan responsif terhadap kebutuhan warga. Kunjungan ini juga diisi dengan peninjauan fasilitas kerja di kantor tersebut.
Turut hadir dalam acara tersebut, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Adjie Arifuddin, Kepala Kanwil BPN Banten Sudaryanto, serta perwakilan Ombudsman RI. Kepala Kantah Tangsel, Shinta Purwitasari, menyatakan komitmennya untuk menjadikan proyek ini sebagai benchmark pelayanan terpadu di sektor pertanahan.
Tahapan Selanjutnya: Replikasi ke Seluruh Indonesia
Keberhasilan pilot project di Tangsel menjadi fondasi bagi ATR/BPN untuk memperluas implementasi integrasi NIB-NOP ke daerah lain. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi antarlembaga, program ini diharapkan mampu mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pertanahan dan pajak daerah.
Penutup:
Artikel ini menggambarkan bagaimana inovasi integrasi data NIB-NOP tidak hanya mempermudah layanan publik, tetapi juga menjadi solusi strategis bagi peningkatan pendapatan daerah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, program ini siap menjadi model nasional untuk transformasi digital sektor pertanahan.
(AR/JM)
