Medan|delidaily.net – Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendadak riuh oleh kedatangan massa Ikatan Pelajar Mahasiswa Peduli Keadilan (IPMPK) Sumut. Mereka hadir bukan untuk mengapresiasi prestasi, melainkan mempertanyakan “kebaikan hati” Camat Barumun Tengah berinisial EH, yang tampaknya begitu ikhlas membiarkan dana Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi di tingkat desa.
Dalam orasinya, IPMPK menyentil bagaimana seorang pejabat setingkat Camat bisa begitu “santai” melihat anggaran yang seharusnya menjadi lumbung pangan rakyat, justru diduga hanya menjadi pajangan di atas kertas—atau mungkin berpindah ke lumbung lain yang lebih privat.
Main Mata di Balik Dana Desa?
Koordinator Lapangan IPMPK menyatakan bahwa mereka telah mengantongi bukti-bukti investigasi lapangan yang memperlihatkan betapa beraninya oknum tertentu mengangkangi visi swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami membawa data awal tentang bagaimana anggaran ini diduga ‘disulap’ melalui penyalahgunaan wewenang. Lucu sekali, di saat Presiden sibuk bicara Asta Cita dan perut rakyat, di Barumun Tengah justru ada dugaan pembiaran yang sistematis,” sindir perwakilan massa.
Ujian Pertama Kajati Baru
Aksi ini sekaligus menjadi “kado sambutan” bagi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut yang baru saja serah terima jabatan. IPMPK menantang nyali sang Kajati: apakah berani memanggil Camat EH, atau justru ikut terbuai dalam drama pembiaran ini?
Massa menegaskan, membiarkan Kepala Desa tidak merealisasikan dana ketahanan pangan bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan indikasi kuat adanya “kerjasama erat” yang merugikan negara. Jika Kejati Sumut tetap lamban, publik tentu punya hak untuk curiga bahwa aparat sedang bermain peran dalam komedi penegakan hukum yang tebang pilih.
Aksi yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan penyerahan dokumen bukti tambahan. Namun, ini barulah pembukaan. IPMPK mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa Jilid II pada Rabu, 29 April 2026, untuk memastikan agar aroma busuk dugaan korupsi di Barumun Tengah tidak terkubur begitu saja di bawah meja birokrasi.
