Jakarta | delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membukukan capaian impresif di awal tahun 2025. Laporan terbaru menunjukkan serapan anggaran mencapai 33,75% dari total pagu Rp4,44 triliun, sekaligus mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp880 miliar (27,4%).

Breakdown Capaian Anggaran yang Menggembirakan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4.442.962.422. Dari pagu tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyerap anggaran mencapai 33,75%.

Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada Senin (21/04/2025). “Saat ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1.499.353.620.462 atau telah tercapai sebanyak 33,75%.

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau sebesar 27,40%,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Kerja terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ini.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan rincian pencapaian:

• Total serapan anggaran: Rp1,499 triliun

• Sektor unggulan:

  • Legalisasi hak tanah (94,4% dari target 126 juta bidang)

  • Sertifikasi tanah wakaf (267.994 bidang)

  • Sertifikasi rumah ibadah (8.226 bidang)

“Di tengah kebijakan efisiensi, kami tetap fokus pada program strategis seperti PTSL dan percepatan sertifikasi aset keagamaan,” tegas Nusron.

3 Prestasi Utama ATR/BPN Triwulan I 2025

Meski di tengah efisiensi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjalankan program-program strategis. Pada triwulan I ini, Kementerian ATR/BPN juga berhasil melaksanakan Kick-Off program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia.

Program ILASP ini bertujuan memperkuat penataan ruang yang berbasis iklim, keamanan pemilikan tanah, dan administrasi pertanahan.

“Kementerian yang terkait selain Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Pekerjaan ini berlaku selama lima tahun dengan loan sebesar 653 juta USD. Program ini meliputi percepatan penataan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seluruh Indonesia, penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lansekap, salah satunya sosialisasi pendaftaran tanah ulayat, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengukuran batas-batas wilayah hutan, transmigrasi dan Area Penggunaan Lainnya (APL) supaya tidak tumpang tindih di kemudian hari,” jelas Menteri Nusron.

Adapun prestasi utama ATR/BPN di Triwulan I 2025 adalah:

1. Cetak Rekor Sertifikasi Tanah

• 121,6 juta bidang sudah terdaftar sistem

• PTSL Terintegrasi mulai diimplementasikan

• Sertifikat wakaf bertambah 12% YoY

2. Proyek ILASP Mulai Berjalan

Kolaborasi dengan Bank Dunia senilai USD653 juta untuk:

• RDTR responsif iklim

• Penyelesaian konflik lahan ulayat

• Pemetaan batas kawasan hutan

“Proyek lima tahun ini akan jadi game changer tata ruang Indonesia,” ujar Nusron.

3. Penertiban HGU Perkebunan

• 194 perusahaan sawit dalam proses legalisasi

• Penyelesaian 1.228 pengaduan masyarakat

• Penanganan isu SHGB di atas laut

Apresiasi dari DPR RI

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja dari Kementerian ATR/BPN di triwulan I tahun 2025 ini. “Kami tentu mengapresiasi kerja positif Kementerian ATR/BPN dalam pertanahan dan tata ruang di tengah perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang. Paling banyak yang disoroti terkait kepemilikan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) di atas laut yang telah di-handle dengan baik oleh Menteri Nusron,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPR RI dalam sambutannya juga mengatakan bahwa Komisi II DPR RI telah menyaksikan jalannya program strategis Kementerian ATR/BPN, baik selama 100 hari kerja maupun dalam capaian lima tahun.

Ia pun melihat bagaimana Kementerian ATR/BPN senantiasa memastikan bagaimana langkah penegakan hukum dalam legalitas hak atas tanah.

“Seperti halnya bagaimana kita memastikan atas banyak sekali kebun sawit di Indonesia. Seperti yang disampaikan menteri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir, ada lebih kurang 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya ternyata belum memiliki HGU. Selain itu, berbagai pengaduan yang masuk ke Komisi II terkait pertanahan juga tengah dianalisa dengan baik dan sudah bisa dipublikasi bagaimana proses penanganannya,” jelas Ketua Komisi II DPR RI.

Tantangan ke Depan

Wakil Menteri Ossy Dermawan mengungkapkan tiga fokus:

1. Digitalisasi layanan percepat sertifikasi

2. Penyelesaian konflik lahan strategis

3. Optimalisasi PNBP melalui efisiensi

Proyeksi Triwulan II 2025

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.