Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya mendukung program Sekolah Rakyat, salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/04/2025).

“Kami siap mendukung semua program pemerintah. Begitu data lengkap tersedia, proses bisa segera dimulai. Kami akan prioritaskan tanah yang memenuhi syarat, termasuk untuk sertipikasi Sekolah Rakyat. Jika jenis tanah beragam, penyesuaian akan dilakukan sesuai kebutuhan,” tegas Nusron.

Ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan sasaran dalam penyediaan lahan, dengan catatan tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu, ia meminta koordinasi kedepan berjalan efisien dan fokus pada solusi.

Nusron juga mengingatkan pentingnya kejelasan status hukum tanah, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pengelolaan (HPL), untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan. “Jangan sampai tanah milik Kemensos, tapi bangunannya dikelola pihak lain. Itu bisa memicu konflik,” ujarnya.

Target Juli 2025, Tanah Harus Clean & Clear
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, kebutuhan lahan Sekolah Rakyat berasal dari usulan pemerintah daerah. Namun, banyak lokasi yang belum bersertifikat. “Kami harap ini jadi perhatian Pak Menteri, karena Pak Presiden targetkan pembangunan dimulai Juli asal tanah sudah clean and clear,” jelas Gus Yusuf.

Dalam pertemuan itu, Kemensos menyerahkan dokumen perkembangan proyek Sekolah Rakyat kepada ATR/BPN. Program ini rencananya membangun 200 sekolah (SD, SMP, SMA) bagi masyarakat kurang mampu, sebagai upaya pemerataan pendidikan dan pemberdayaan sosial.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Dirjen PHPT Asnaedi, Dirjen PPTR Jonahar, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

(GE/YZ)