Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan sertipikasi tanah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Semester I Tahun Anggaran 2023-2024. Dalam kesempatan ini, Nusron menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Audit Sebagai Pemicu Perbaikan
Nusron menyambut positif hasil pemeriksaan BPK, menyebutnya sebagai langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Pemeriksaan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama dalam memperkuat aspek governance, manajemen risiko, dan kepatuhan. Kami tidak ingin ada praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut,” tegasnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia mengibaratkan BPK seperti dokter yang membantu mendeteksi masalah dalam tata kelola instansi. “Tanpa pemeriksaan, kita tidak tahu di mana letak kelemahannya. Karena itu, seluruh jajaran diminta menindaklanjuti temuan BPK maksimal dalam 60 hari ke depan,” pesannya, termasuk kepada pejabat yang hadir secara virtual.
BPK Apresiasi Respons Cepat ATR/BPN
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota II BPK RI, Akhsanul Khaq, yang juga memimpin Tim Pemeriksa Keuangan Negara III. Ia menyampaikan apresiasi atas keseriusan Nusron dan jajarannya dalam menyikapi hasil audit.
“Kehadiran Bapak Menteri beserta seluruh pejabat utama menunjukkan komitmen kuat untuk perbaikan, baik di bidang keuangan maupun pelayanan,” ujar Akhsanul.
Menurutnya, audit yang dilakukan berfokus pada kepatuhan pengelolaan sertipikasi tanah dan PNBP selama Semester I 2024. Hasilnya, BPK menyimpulkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menjalankan tugas tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindak Lanjut Transparan
Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan BPK RI. Dengan penerimaan laporan ini, Kementerian ATR/BPN diharapkan segera merumuskan langkah perbaikan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
(Sumber: Humas Kementerian ATR/BPN)
