Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian ATR/BPN pada Senin (19/5/2025) untuk mengevaluasi capaian triwulan I dan membahas strategi percepatan penyelesaian masalah pertanahan.
Kinerja Masih Rendah, Serapan Anggaran Baik
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa capaian kinerja BPN masih di bawah 25%, meski serapan anggaran berjalan cukup baik.
“Kami perlu identifikasi kendala dan solusi agar target tahun ini tercapai,” tegasnya.
Poin-Poin Penting dalam Rapat:
Reforma Agraria & legalisasi aset
Konsolidasi kebijakan pertanahan & tata ruang
Penanganan sengketa tanah
Digitalisasi layanan BPN
BPK Ingatkan Soal Tata Kelola Keuangan
Rifqinizamy juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola keuangan BPN. “Harus segera dibenahi agar tidak gagal raih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujarnya.
Sekjen BPN Minta Respons Cepat dari Kanwil
Pudji Prasetijanto Hadi (Sekjen ATR/BPN) meminta seluruh Kanwil BPN Provinsi segera menindaklanjuti hasil rapat dalam 3 hari. “Ini menyangkut HGU, HGB, dan konflik tanah,” tegasnya.
Dukungan Anggota DPR RI
Aziz Subekti (Anggota Komisi II) menegaskan komitmen penyelesaian konflik tanah. “Negara harus hadir untuk rakyat kecil, tidak boleh ada ruang gelap dalam penanganan sengketa,” tegasnya.
Yang Hadir:
-
Pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN
-
Kepala Kanwil BPN se-Indonesia (luring & daring)
-
Anggota Komisi II DPR RI
Apa Selanjutnya?
Hasil rapat akan dilaporkan ke Menteri ATR/BPN dan menjadi bahan evaluasi kebijakan ke depan.
(Sumber: Humas Kementerian ATR/BPN & Komisi II DPR RI)
