Jakarta – Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional, peran pertanahan dan tata ruang sering kali terlupakan. Padahal, kedua aspek ini menjadi fondasi penting bagi kedaulatan sebuah bangsa. Hal ini ditekankan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025 di AONE Hotel, Jakarta, Jumat (23/05/2025).
“Tanah bukan sekadar aset, melainkan penjaga integritas wilayah, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial. Jika tata ruang direncanakan dengan baik dan adil, kita tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membangun pondasi kokoh bagi kedaulatan nasional,” tegas Wamen Ossy di hadapan peserta.
Ia mengkritisi pandangan yang terlalu fokus pada kekuatan militer dalam membahas ketahanan nasional. Menurutnya, di era geopolitik modern, pertanahan dan tata ruang memiliki nilai strategis yang tak kalah vital.
“Tata ruang bukan sekadar soal zonasi fisik, melainkan alat pengendalian sumber daya, pengaruh politik, bahkan pertahanan. Penempatan kawasan industri, permukiman, pertanian, hingga militer harus dirancang dengan visi jangka panjang untuk mendukung ketahanan bangsa,” paparnya.
RTRW: Lebih dari Sekadar Dokumen Teknis
Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia menegaskan bahwa RTRW bukan hanya dokumen teknis, melainkan instrumen geopolitik yang menentukan arah pengelolaan ruang nasional.
“RTRW menentukan bagaimana ruang negara ini dijaga, dimanfaatkan, dan diarahkan untuk mendukung kedaulatan. Ini adalah peta strategis yang memengaruhi masa depan bangsa,” jelasnya.
Ketahanan Pangan dan Ancaman Alih Fungsi Lahan
Merespons program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, Wamen Ossy mengingatkan bahwa hal itu tidak akan tercapai tanpa kepastian hak atas tanah.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan jika lahan sawah produktif terus dikonversi menjadi kawasan industri atau properti tanpa perencanaan bijak. Bukan berarti kita menolak investasi, tetapi jangan sampai investasi itu menggerus ketahanan pangan kita,” tegasnya.
Tata Ruang untuk Kedaulatan Energi
Tak hanya pangan, pertanahan dan tata ruang juga memegang peran kunci dalam transisi energi hijau. Menurut Wamen Ossy, ketersediaan ruang untuk infrastruktur energi terbarukan menjadi syarat mutlak.
“Bagaimana mungkin kita bicara kedaulatan energi atau transisi energi hijau jika tidak menyediakan ruang untuk panel surya, PLTB, atau bioenergi? Tanah adalah titik awal dari semua strategi pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.
Usai pemaparan, Wamen Ossy menerima plakat dari panitia PPNK dan berfoto bersama peserta. Turut mendampingi dalam acara tersebut, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja.
Dengan narasi yang lebih mengalir, artikel ini tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga konteks dan urgensi dari pernyataan Wamen Ossy, sehingga lebih mudah dipahami dan menarik bagi pembaca.
