Medan, 11 Juli 2025 – Sekretaris Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara, Ahmad Irham Tajhi, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran ini terjadi di tengah upaya pemecatan yang digulirkan oleh Pimpinan Pusat (PP) IPA melalui Surat Instruksi Pemecatan Anggota bernomor 066/PP-IPA/SI/PW.IPA.SUMUT/VII/2025, tertanggal Minggu (6/7/2025).

Proses pemecatan tersebut berlanjut dengan diterbitkannya Surat Peringatan (SP) 1 dan 2, yang akhirnya mendorong Irham menyatakan mundur pada Selasa (8/7). Dua hari kemudian, Kamis (9/7), PW IPA Sumut menggelar Rapat Pleno ke-2 yang memutuskan bahwa Irham tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris.

Latar Belakang Pengunduran Diri: Intervensi dan Ancaman Dualisme

Dalam pernyataannya, Irham menegaskan bahwa pengunduran dirinya didasari oleh kecintaannya terhadap organisasi yang telah membesarkannya. Namun, ia juga menyoroti intervensi terus-menerus dari PP IPA yang dinilai berupaya memecah belah kepengurusan PW IPA Sumut.

“Intervensi ini berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan di IPA Sumut,” ujar Irham, yang pernah menjabat sebagai Ketua PD IPA Medan.

Ia juga menyayangkan peran Majelis Tinggi Organisasi (MTO) IPA yang dinilai pasif dalam menengahi konflik. “MTO seharusnya menjadi mediator antara PW dan PP, tetapi mereka diam dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik,” tambahnya.

Pengunduran Diri sebagai Bentuk Kedewasaan Berorganisasi

Meski memilih mundur, Irham menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk kekalahan atau pengakuan kesalahan. “Ini adalah bentuk kedewasaan dalam berorganisasi. Saya tidak ingin konflik ini merusak persatuan IPA,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PP IPA maupun MTO mengenai pengunduran diri Irham maupun tuduhan intervensi yang dilayangkan. Namun, situasi ini dinilai dapat memengaruhi stabilitas kepengurusan PW IPA Sumut ke depan.

Analisis:
Pengunduran Irham menandai babak baru dalam dinamika internal IPA, khususnya di Sumatera Utara. Jika tidak segera ditangani, friksi antara PP IPA dan PW Sumut berpotensi memicu krisis legitimasi dan fragmentasi di tingkat basis.

Langkah ke Depan:
Pemangku kepentingan diharapkan segera melakukan dialog konstruktif untuk mencegah eskalasi konflik. Peran MTO sebagai penengah organisasi juga perlu dioptimalkan guna memulihkan kohesivitas IPA Sumut.