Aceh Timur|delidaily.net – Nasib Panitia Pemungutan Suara (PPS) Aceh Timur ibarat “habis manis sepah dibuang”. Hak mereka atas gaji yang seharusnya dibayar usai menjalankan tugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga kini belum juga dilunasi. Bahkan, persoalan ini telah dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh pada 19 Juli 2025 lalu.
Laporan ke Komnas HAM dan Dugaan KKN
Sultan Ayatullah, Koordinator PPS Aceh Timur, menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali berdiskusi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, namun tidak ada kejelasan. “Kami sudah tempuh jalur musyawarah, tapi hasilnya nol. Akhirnya, kami laporkan ke Komnas HAM,” tegas Sultan saat berbicara kepada media, Rabu (23/7/2025).
Sultan mencurigai alasan KIP Aceh Timur yang menyebut ketiadaan anggaran sebagai penyebab keterlambatan pembayaran. “Ini bukan sekadar masalah anggaran, tapi ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana Pilkada,” tegasnya.
Alasan KIP Dinilai Melecehkan Demokrasi
Menurut Sultan, alasan “anggaran tidak cukup” yang dikemukakan KIP Aceh Timur di media justru mempermalukan nalar publik. “Ini pelecehan terhadap demokrasi dan amanat reformasi. PPS bekerja keras, tapi hak mereka diabaikan,” ujarnya.
Sebagai Bendahara Sapma Pemuda Pancasila Aceh Timur, Sultan mendesak seluruh anggota PPS dan sekretariat untuk bersatu. “Ini bukan sekadar masalah uang, tapi soal integritas penyelenggara negara. Jangan biarkan hak kita dirampas oknum tak bertanggung jawab,” serunya.
Ancaman Aksi Demo jika Tak Ada Kejelasan
Jika tidak ada kepastian dalam waktu dekat, Sultan mengancam akan menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dan kantor aparat penegak hukum. “Kami akan demo untuk selamatkan wajah demokrasi. Ini upaya terakhir kami,” tegasnya.
Analisis:
- Dampak Sosial: Penundaan gaji PPS berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Aceh Timur.
- Dugaan KKN: Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk investigasi lebih dalam terhadap pengelolaan anggaran Pilkada.
- Eskalasi Konflik: Ancaman demo menunjukkan ketegangan antara PPS dan KIP Aceh Timur telah mencapai titik kritis.
Catatan Redaksi:
- KIP Aceh Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ke Komnas HAM dan dugaan KKN.
- Komnas HAM Aceh diprediksi akan memanggil kedua belah pihak untuk mediasi dalam waktu dekat.
- Aksi demo rencananya akan digelar pekan depan jika tidak ada penyelesaian.
