PANDAN – Dalam upaya konkret mempercepat pelayanan pertanahan dan pendaftaran tanah secara sistematis, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menjalin sinergi langsung dengan pemerintah kabupaten. Pada Selasa, 4 November 2025, Bidang Seksi Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Sumut melaksanakan kunjungan koordinasi ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pertemuan yang berlangsung di Kantah Tapanuli Tengah ini difokuskan untuk menyelaraskan langkah teknis dan administratif dalam proses pemetaan serta sertifikasi tanah. Agenda utama pertemuan meliputi beberapa poin krusial.

Pertama, pemastian kelengkapan data dan peta bidang tanah. Langkah ini menjadi fondasi utama untuk membangun basis data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Tapanuli Tengah.

Kedua, dilakukan sinkronisasi antara hasil survei lapangan dengan peta administratif yang telah terdigitalisasi. Integrasi data fisik di lapangan dengan data digital di sistem ini sangat penting untuk menghindari disparitas atau kesalahan dalam penerbitan dokumen hukum.

Ketiga, pihak kedua instansi menyepakati jadwal dan prosedur pemetaan lanjutan. Kesepakatan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi, sehingga proses sertifikasi dan penerbitan dokumen seperti sertifikat tanah dapat diselesaikan lebih cepat, sesuai dengan target nasional yang dicanangkan pemerintah.

Tidak hanya membahas percepatan, pertemuan ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi kendala di lapangan. Berbagai tantangan diungkapkan oleh perwakilan Kantah Tapanuli Tengah, di antaranya adalah kondisi geografis dengan cakupan wilayah yang sulit dijangkau serta masih adanya data historis tanah yang belum terdigitalisasi sepenuhnya. Kendala-kendala teknis dan administratif ini kemudian dirumuskan solusinya secara bersama-sama.

Dalam pernyataannya, Kepala Bidang Seksi Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Sumut menegaskan komitmen kuat instansinya untuk mendukung percepatan target nasional. “Koordinasi lapangan seperti ini adalah kunci untuk memastikan bahwa program sertifikasi tanah dan pemetaan yang terpadu berjalan sesuai harapan. Sinergi antara provinsi dan kabupaten mutlak diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kantah Tapanuli Tengah menyambut baik inisiatif dan dukungan ini. Mereka berharap kolaborasi berkelanjutan ini dapat mengatasi berbagai tantangan yang selama ini menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi menjadi pemantik bagi terobosan-terobosan baru dalam pelayanan pertanahan. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat Tapanuli Tengah, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di bidang agraria.