Jakarta|delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) di Hotel Sari Pacific, Jakarta, pada Senin (12/1/2026). Agenda ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan konsistensi sinkronisasi program antara pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas penganggaran dan pencapaian kinerja yang terukur.

Dalam pembukaan secara daring, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa perencanaan harus dilakukan secara efektif dan bukan sebagai formalitas belaka. “Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja,” ujarnya.

Capaian 2025 dan Kondisi Anggaran 2026

Dalu mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN pada Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen, sebuah capaian yang dinilai cukup efektif. Meski begitu, realisasi pada beberapa sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih perlu ditingkatkan.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, dengan adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu anggaran efektif yang dapat digunakan menjadi Rp8,93 triliun. Sementara itu, target PNBP untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.

Target dan Rencana Strategis Tahun 2027

Memasuki tahap perencanaan untuk tahun 2027, Sekjen menyampaikan bahwa seluruh usulan dari satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan untuk tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun, dengan komposisi yang didominasi oleh layanan regional sebesar 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah mencapai Rp2,956 triliun.

Penguatan Mitigasi Risiko dan Evaluasi Perencanaan

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa meski capaian realisasi anggaran telah optimal, masih terdapat ruang untuk peningkatan. “Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” jelas Andi Tenri Abeng.

Kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Bagian Program dari setiap direktorat jenderal dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan peta perencanaan yang terintegrasi, realistis, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan tata kelola pertanahan dan ruang yang lebih baik pada tahun 2027.