delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan mayoritas output strategis berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan beberapa di antaranya melampaui 100 persen. Capaian ini dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Aula Prona, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026).
“Kalau kita lihat capaian output-nya, di dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, dari volume efektifnya 55 tercapai 35. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau 102,06 persen,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Program-Program Unggulan yang Melampaui Target
Sekjen membeberkan sejumlah capaian program strategis yang sangat menggembirakan:
- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): 99,87 persen
- Penetapan Tanah Ulayat: 133 persen
- Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah: 97,13 persen
- Penerbitan Tanah Terlantar & Pengendalian HGU: 124 persen
- Penanganan Sengketa: Mencapai angka luar biasa sebesar 282,99 persen dari target
Realisasi Anggaran dan Target 2026
Secara keseluruhan, realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Capaian ini dinilai menunjukkan jalur kinerja yang positif dan memberikan kontribusi signifikan bagi kepastian hukum dan tata kelola agraria.
Memasuki tahun 2026, Kementerian ATR/BPN akan mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Dalu Agung Darmawan menargetkan serapan anggaran sebesar 98 persen sekaligus masuk dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.
Fokus Strategis Tahun 2026: Dari Layanan hingga Digitalisasi
Sekjen ATR/BPN menyampaikan bahwa fokus utama tahun 2026 akan diarahkan pada beberapa hal krusial:
- Percepatan pelayanan dan penyelesaian tunggakan.
- Penguatan digitalisasi sektor pertanahan.
- Peningkatan kualitas data.
- Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah sebagai output nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Dalu.
Rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan ini diikuti secara luring oleh seluruh pejabat tinggi madya dan pratama, serta secara daring oleh para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajarannya. Forum ini menjadi momentum evaluasi dan penyusunan strategi untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang.
