delidaily.net – Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan gebrakan besar di awal tahun 2026. Fokus utama tahun ini diarahkan pada peningkatan akurasi data pemetaan seluas 25 juta hektare guna menciptakan fondasi hukum pertanahan yang lebih kokoh.
Direktur Jenderal (Dirjen) SPPR, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa validitas dan otorisasi data pertanahan menjadi harga mati dalam pengelolaan tata ruang di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (14/01/2026).
“Kita akan tingkatkan akurasi produk-produk lama. Saya harapkan tahun ini lebih dari separuh itu sudah memiliki tingkat akurasi yang kita nyatakan sebenarnya, yaitu sebanyak 25 juta hektare,” ujar Virgo Eresta Jaya.
Perbaikan Peta Lama dan Mitigasi Tumpang Tindih Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah keberadaan peta data pertanahan lama (KW456) yang berpotensi memicu sengketa akibat tumpang tindih bidang tanah. Untuk mengatasinya, Ditjen SPPR menargetkan perbaikan kualitas pada enam juta bidang tanah sepanjang tahun 2026.
Dalam pelaksanaannya, kementerian akan memberdayakan tenaga ahli dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi data spasial sehingga risiko konflik lahan dapat diminimalkan melalui data yang lebih bersih dan terverifikasi.
Transformasi Kecepatan Layanan: Satu Hari Selesai Selain aspek teknis akurasi, Ditjen SPPR melakukan revolusi pada aspek kecepatan layanan pengukuran melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) baru. Setelah sukses melakukan proyek percontohan di dua Kantor Pertanahan (Kantah) pada 2025, standar ini kini diekskalasi ke tujuh Kantah dan ditargetkan menyasar 120 Kantah terbesar di Indonesia.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) terbaru, Ditjen SPPR mematok standar waktu pengukuran yang sangat kompetitif. “Kita harapkan satu hari selesai, tiga hari paling lama. Kita harapkan tidak ada lagi incoming tunggakan,” tegas Virgo.
Strategi ini bertujuan untuk memberikan kepastian waktu bagi masyarakat sekaligus menghapus stigma birokrasi yang lamban dalam proses pengukuran tanah.
Rapim yang dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan ini menjadi ajang konsolidasi nasional. Seluruh jajaran, baik yang hadir secara luring di Aula Prona maupun para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) yang hadir daring, berkomitmen untuk menyukseskan target ambisius di bidang survei dan pemetaan ini demi kepastian hukum rakyat Indonesia.
