delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Rapat yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Aula Prona, Kamis (29/1/2026), fokus membahas capaian 2025 dan percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 yang menjadi fondasi penting bagi daerah.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi… Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Menteri Nusron dalam pembukaan rapat.
Peta dengan skala detail 1:5.000 dinilai strategis karena mampu menampilkan batas persil, jaringan jalan, sungai, dan bidang lainnya secara jelas. Keberadaan peta ini menjadi prasyarat bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang nantinya menjadi dasar penerbitan perizinan melalui sistem OSS. “Belum adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” tegas Menteri Nusron.
Program ILASPP yang didanai Bank Dunia dan mulai berjalan Agustus 2025 melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri. Pada 2026, program ini akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu menyelesaikan tumpang tindih lahan.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menyambut baik keterlibatan ini. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas dan inventarisasi 300 hektare tanah transmigrasi pada 2025. “Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang dihadiri pejabat tinggi ATR/BPN dan perwakilan kementerian terkait ini menjadi langkah penting untuk menyinkronkan upaya penyediaan data spasial yang akurat, sebagai landasan perencanaan tata ruang dan penyelesaian konflik lahan di seluruh Indonesia. Rapat lanjutan rencananya akan digelar untuk membahas pelaksanaan ILASPP tahun 2026 secara lebih rinci.
