delidaily.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan bahwa sanad keilmuan bukan hanya relevan dalam konteks agama, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya saat mengisi Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (23/02/2026).
Di hadapan alumni dan jemaah, Menteri Nusron menjelaskan bahwa tanpa sanad atau silsilah keilmuan yang jelas, seseorang cenderung akan berbicara tanpa dasar otoritas yang kuat.
“Ilmu itu harus ada sanadnya karena kalau tidak ada, nanti kita tersesat. Imam Muslim mengatakan sanad adalah bagian dari ajaran agama. Tanpa itu, orang cenderung ‘ngawur’ dan bicara semaunya sendiri,” ujar Menteri Nusron.
Prinsip ini, lanjut Nusron, sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam agama sanad menjadi penjaga ilmu, maka dalam birokrasi, data, regulasi, dan kerangka hukum bertindak sebagai penjaga kualitas kebijakan. Ia mengingatkan bahwa tanpa dasar normatif yang dapat diuji, keputusan publik berisiko menjadi sekadar persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
Menteri Nusron juga menyoroti dimensi moral kepemimpinan. Ia mengutip doa Rasulullah SAW sebagai pengingat bagi para pejabat publik agar selalu mempermudah urusan rakyat dan menghindari perbuatan yang mempersulit kehidupan masyarakat.
Dalam konteks pertanahan, ia merujuk pada pesan luhur dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang melarang harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Semangat inilah yang diklaim mendasari kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kebijakan seperti penataan dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah, hingga penataan ruang, diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat banyak,” tegas pria yang juga menjabat Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana ini.
Nusron menambahkan bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilannya, bukan sekadar simbol formal. Oleh karena itu, ia mengajak para intelektual muda dan alumni UI untuk memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis agar kebijakan yang lahir efektif secara teknis sekaligus adil secara sosial.
“Inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” pungkasnya.
