delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui skema pembangunan hunian vertikal dan pengembangan kota satelit. Langkah ini diambil sebagai strategi konkret untuk mengatasi kepadatan penduduk di kota-kota besar sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan ketersediaan lahan skala besar untuk menunjang visi tersebut. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).
“Kami sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya, kami juga menyiapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Nusron Wahid.
Identifikasi Lahan Potensial
Berdasarkan data kementerian, terdapat indikasi lahan yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi dengan total luas mencapai lebih dari 129 ribu hektare. Namun, Nusron menekankan bahwa proses verifikasi terus dilakukan untuk memastikan lahan tersebut siap bangun.
“Data awal menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, yang benar-benar potensial dan siap untuk dimanfaatkan saat ini berkisar 37.709 hektare,” jelasnya secara rinci.
Strategi Hunian Vertikal dan Kota Satelit
Pemerintah menerapkan dua pendekatan berbeda berdasarkan kebutuhan wilayah:
- Kawasan Perkotaan: Diprioritaskan untuk pembangunan hunian vertikal (apartemen/rusun), terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi efisiensi lahan.
- Kota Satelit: Disiapkan untuk pengembangan wilayah baru dengan skala luas. Untuk kategori ini, dibutuhkan lahan minimal 30 hingga 120 hektare per lokasi, sementara pengembangan kawasan tertentu bisa melampaui 100 hektare.
Sinergi Antar-Lembaga
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyambut baik kepastian penyediaan lahan ini. Menurutnya, lahan adalah instrumen paling krusial dalam merealisasikan target pembangunan rumah bagi rakyat.
“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kunci utamanya adalah tanah untuk pembangunan rumah ini harus tersedia,” tegas Maruarar.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, Dirjen PHPT Asnaedi, dan Dirjen PPTR Lampri, guna memastikan sinkronisasi data dan regulasi dalam eksekusi proyek di lapangan.
