JAKARTA|delidaily.net – – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok transformasi besar pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tengah kompleksitas keragaman wilayah tanah air.
Dalam rapat koordinasi daring bersama jajaran Kanwil dan Kantah se-Indonesia, Senin (11/05/2026), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya peralihan paradigma dari pendekatan sektoral-tematik menuju pendekatan berbasis wilayah.
Saat ini, struktur Kantah masih terbagi secara tematik berdasarkan fungsi teknis, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran, Penataan dan Pemberdayaan, Pengadaan Tanah, serta Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Wamen Ossy menilai, meski pendekatan teknis penting, dinamika di lapangan seringkali membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam satu kawasan. “Persoalan di lapangan muncul dalam konteks wilayah tertentu. Pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan memahami dinamika wilayah kerja secara total, bukan lagi sekadar penanganan sektoral,” jelasnya.
Transformasi ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi organisasi dan masyarakat, antara lain:
- Penguatan Kondisi Lapangan: Pegawai diharapkan lebih memahami karakteristik spesifik wilayah kerjanya.
- Deteksi Dini Konflik: Mempercepat identifikasi potensi sengketa pertanahan sebelum meluas.
- Integrasi Data Digital: Mendukung layanan pertanahan modern berbasis data digital dan spasial yang menyeluruh.
- Rentang Kendali Efektif: Memperbaiki rantai komando agar lebih responsif terhadap kebutuhan investasi dan pembangunan daerah.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern. Masalah pendaftaran atau pengukuran tidak lagi dianggap sebagai urusan terpisah, semuanya harus terintegrasi dalam pemahaman wilayah yang utuh,” tegas Wamen Ossy.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti bahwa perubahan struktur ini harus dibarengi dengan kejelasan pembagian tugas dan spesialisasi kerja. Ia menegaskan bahwa koordinasi antarfungsi menjadi kunci utama dalam mendukung kualitas pelayanan publik.
“Struktur organisasi menentukan jalannya pelayanan kita kepada masyarakat. Harapan kita adalah memberikan kualitas terjamin sekaligus mengembangkan kompetensi SDM kita untuk memenuhi standar pelayanan terbaik,” pungkas Dalu Agung Darmawan.
Melalui kajian yang matang dan mendalam, Kementerian ATR/BPN optimistis transformasi OTK ini akan membuat Kantor Pertanahan lebih adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan pertanahan di masa depan.
