Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran kementeriannya tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (15/7/2026). Laporan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Menteri Nusron di Gedung DPR RI, Jakarta .
Relaksasi Blokir dan Tambahan Anggaran
Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran. Dalam perjalanan tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar .
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja pegawai dan mendukung program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang .
“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertanahan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP,” jelas Menteri Nusron .
Catatan dan Harapan Komisi II DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rapat, mengapresiasi capaian serapan anggaran tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan negara dengan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang terukur .
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Zulfikar .
Rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Perwakilan Bawaslu dan KPU juga hadir mengikuti jalannya rapat .
