Jakarta|delidaily.net — Akselerasi Target Presiden: ATR/BPN dan DPR Pangkas Durasi Sertipikasi 3 Juta Tanah MBR Jadi 2027, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah terobosan dengan memangkas tenggat waktu program percepatan sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Target yang semula dipatok rampung pada 2028 kini resmi didorong untuk diselesaikan lebih cepat pada tahun 2027.
Keputusan tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Forum strategis ini dirancang untuk memperkuat garis koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa pemangkasan durasi ini merupakan instruksi langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN guna merespons kebutuhan mendesak masyarakat bawah akan kepastian hukum atas tanah pemukiman mereka.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Andi Tenri Abeng di hadapan para Anggota dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI.
Sinergi Interkementerian dan Pengawalan Senayan
Menyadari besarnya tantangan eksekusi di lapangan, ATR/BPN menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa bertumpu pada satu lembaga saja. Diperlukan harmonisasi data dan keterpaduan sistem pembiayaan bersama Kementerian PKP, serta pengawalan politik anggaran dari parlemen.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman Tenaga Ahli dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” tambah Abeng.
Sinyal akselerasi ini direspons positif oleh parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang hadir secara daring, menyatakan komitmen penuh untuk mengamankan dukungan anggaran demi mengejar target dua tahun tersebut.
“Kami di Komisi II akan dukung 100 persen dan mengapresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun. Kami akan perjuangkan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” tutur Mardani.
Bedah Teknis Lintas Sektor
Sosialisasi ini turut membedah aspek regulasi, pendaftaran tanah, hingga pengintegrasian data manajemen perumahan nasional. Diskusi teknis ini dipandu oleh Kepala Bagian Penganggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Deviet Afrianto Setyohatmoko, dengan menghadirkan jajaran narasumber kunci:
Secara Luring: Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, serta Kasubdit Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa.
Secara Daring: Kasubdit Tematik Pertanahan dan Ruang, Aini Mulandari, bersama jajaran pimpinan Kementerian PKP seperti Wijasena Hendra Kurniawan (Kabid Manajemen Data dan Sistem Informasi) dan Tantra (Kasubdit Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan).
Acara yang diikuti secara hibrid oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi jajaran daerah agar siap mengeksekusi percepatan pendaftaran tanah MBR di wilayah operasional masing-masing.
