Bogor|delidaily.net — Sentuh Masyarakat Bogor, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Sertipikat Elektronik dan Layanan PELATARAN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah gratis kepada masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di halaman Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
Sertipikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Usai penyerahan sertipikat, jajaran pejabat pemerintah tersebut lanjut berbincang hangat bersama 15 penerima manfaat dan warga sekitar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan pertanahan dan bantuan perumahan.
Dorong Alih Media Sertipikat Elektronik dan Layanan PELATARAN
Dalam kesempatan tersebut, Andi Tenri Abeng mengimbau masyarakat yang masih memegang sertipikat fisik (analog) untuk segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan setempat.
Guna memudahkan pengurusan administrasi pertanahan bagi pekerja, pihak BPN telah menyediakan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang beroperasi setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat, termasuk di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” ujar Andi Tenri Abeng.
Sinergi Lintas Kementerian dan Kepastian Hukum Lahan
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi keaktifan jajaran Kementerian ATR/BPN yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan kepastian hukum pemilikan tanah warga penerima bantuan program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” tutur Maruarar Sirait.
Ia menambahkan bahwa kebijakan publik, baik pelayanan perumahan maupun legalisasi lahan, harus didasarkan pada realitas di lapangan agar tidak menyulitkan masyarakat kecil. Penyerahan sertipikat ini merupakan wujud nyata kolaborasi, di mana Kementerian PKP menangani perbaikan fisik rumah sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi legalitas tanah secara gratis.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi, beserta jajaran pejabat Pemko Bogor dan tokoh masyarakat setempat.
