Jakarta – Sebanyak 11 perusahaan pemegang atau calon pemegang Hak Guna Usaha (HGU) masuk dalam evaluasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penanganan perusahaan tersebut mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, serta penghentian perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah.
Rekomendasi penertiban berasal dari Kabareskrim Polri. Dari penelusuran beneficial ownership, perusahaan-perusahaan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
“Dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi, ATR/BPN menetapkan lima kategori penanganan.
Kategori pertama adalah pencabutan seluruh HGU milik PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan dilakukan dengan mempertimbangkan lahan terbakar lebih dari 50 persen, sarana dan prasarana yang tidak sesuai, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan pemberian HGU.
Kategori kedua menyangkut PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Eks HGU perusahaan seluas 2.300 hektare yang berakhir pada 2020 tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kebakaran berulang.
Pada kategori ketiga, ATR/BPN tidak mempertimbangkan pemberian HGU kepada tiga perusahaan, yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Selain tidak memberikan HGU, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Kategori keempat adalah pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Keputusan ini mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak lebih dari 50 persen serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Sementara itu, kategori kelima masih membutuhkan pendalaman. Tiga perusahaan yang masuk dalam kelompok ini adalah PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan keabsahan data sebelum ATR/BPN menentukan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Nusron menegaskan bahwa setiap keputusan administratif terkait hak atas tanah harus memiliki landasan hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang valid. Penanganan tersebut mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 15 Tahun 2016.
Tahapan penanganan meliputi pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi dan draf surat keputusan.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, dengan dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, perwakilan Kabinet Merah Putih, serta pejabat Kementerian ATR/BPN.
