Jakarta|delidaily.net — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan akan menertibkan 11 perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa langkah penertiban tersebut dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi fisik lahan serta hasil evaluasi komprehensif terhadap masing-masing korporasi. Bentuk penindakannya bervariasi, mulai dari pencabutan sebagian Hak Guna Usaha (HGU) hingga pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama.
“Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” tegas Menteri Nusron dalam konferensi pers usai Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rincian Lima Klaster Penertiban Lahan Karhutla
Menteri Nusron merinci secara spesifik kategori sanksi yang dikenakan kepada ke-11 perusahaan yang masuk dalam daftar penindakan tersebut:
- Klaster Pertama (Pencabutan Seluruh HGU):
Diberlakukan bagi PT MIB (4.000 ha), PT RKA (11.558,11 ha), dan PT SKM (5.355,33 ha dan 2.360,81 ha). Sanksi berat ini dijatuhkan karena tingkat kebakaran melebihi 50 persen, kejadian kebakaran berulang, ketiadaan sarana dan prasarana mitigasi kebakaran, serta pelanggaran diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak. - Klaster Kedua (Pengambilalihan Lahan oleh Negara):
Mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak tahun 2020. Pemerintah memastikan negara akan mengambil alih secara penuh lahan eks PT BSLT tersebut seluas 2.300 hektare. - Klaster Ketiga (Penolakan Penerbitan HGU & Evaluasi IUP):
Diberlakukan bagi tiga perusahaan yang sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi belum memperoleh HGU, yakni PT ANI (5.246 ha), PT BOS (4.750 ha), dan PT AER (5.134 ha). Selain memastikan tidak akan menerbitkan HGU, Menteri Nusron merekomendasikan Kemendagri, Pemda, dan Ditjen Perkebunan Kementan untuk mengevaluasi IUP mereka karena dinilai tidak aktif menjalankan usaha perkebunan serta minim sarana pencegahan kebakaran. - Klaster Keempat (Pencabutan Sebagian HGU):
Menjadi perusahaan kedelapan yang langsung ditindak, yakni PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510,26 hektare. Pencabutan sebagian HGU dilakukan karena tingkat kebakaran di area tersebut berada di bawah 50 persen. - Klaster Kelima (Proses Pendalaman dan Inspeksi Fisik):
Mencakup tiga perusahaan terakhir, yaitu PT STP, PT API, dan PT JMS. Ketiganya tengah menjalani inspeksi fisik langsung di lapangan untuk mengukur data riil sebelum diputuskan apakah HGU mereka dicabut seluruhnya atau sebagian.
Inspeksi Lapangan Sebelum Penerbitan SK
Langkah penertiban massal ini menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menegakkan kepatuhan hukum di sektor pertanahan dan perkebunan sekaligus menekan angka karhutla nasional.
Menteri Nusron menambahkan bahwa hasil pendalaman teknis terhadap tiga perusahaan di klaster kelima akan segera dirampungkan untuk proses penerbitan surat keputusan.
“Sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian. Sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Nusron Wahid.
