Jakarta|delidaily.net – Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia mendesak Kapolri dan Kadiv Propam memecat Kapolres Asahan serta Kasat Resnarkoba. Mereka menuding kedua perwira tersebut mengistimewakan tahanan kasus narkoba.
Video Tahanan Makan di Restoran Mewah Medan Picu Polemik
Sebuah video viral memperlihatkan personel Sat Resnarkoba Polres Asahan makan bersama tahanan narkoba. Peristiwa itu terjadi di Restoran Kembang, Jalan SM Raja, Medan, pada 16 November 2026.
Polda Sumatera Utara mengklarifikasi kejadian tersebut dan menyerahkan kasus ini kepada Bidang Propam. Meski demikian, GMPKP menilai tindakan tersebut melanggar standar operasional prosedur pengamanan tahanan secara serius.
Ketua Umum GMPKP Tuntut Transparansi Pemeriksaan Propam
Ketua Umum GMPKP Indonesia, Khaidir Rahman, menyuarakan tuntutan itu saat berorasi di depan Mabes Polri, Rabu, 18 November 2026. Ia tetap mengapresiasi keberhasilan besar Polri mengungkap 30,34 ton narkoba.
Namun, Khaidir menolak segala bentuk pelanggaran pengawasan tahanan. Ia meminta Propam mempublikasikan hasil pemeriksaan secara transparan agar masyarakat tidak meragukan akuntabilitas kepolisian.
Narkoba Merupakan Kejahatan Luar Biasa
Khaidir menegaskan bahwa peredaran narkoba masuk kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ia menolak keras alasan kemanusiaan yang menutupi pelanggaran disiplin aparat.
Menurutnya, kepercayaan publik lahir dari keteladanan, integritas, dan keberanian membersihkan institusi dari oknum nakal. Ia juga meminta Kapolri yang baru segera mengevaluasi internal Polda Sumatera Utara dan Polres Asahan.
GMPKP Siap Gelar Aksi Lanjutan
Khaidir menyoroti derasnya komentar negatif warganet di berbagai platform media sosial. Kondisi ini membuktikan ulah segelintir oknum mampu meruntuhkan wibawa institusi kepolisian.
Pimpinan tertinggi Polri harus menjatuhkan sanksi pemecatan untuk menjaga marwah korps Bhayangkara. GMPKP berjanji mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap menggelar aksi unjuk rasa lanjutan.
