Kendari – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (7/5/2026), merupakan tindak lanjut arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai program strategis kementerian.
“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri. Beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng.
Sultra Jadi Pilot Project Kerja Sama ATR/BPN dengan KPK
Andi Tenri Abeng menuturkan bahwa Sultra dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama bersama KPK, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi program yang berhasil di daerah. Kerja sama yang diluncurkan sejak Oktober 2025 ini bertujuan memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.
Sembilan Program Kesepakatan Bersama
Disaksikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, para pihak menyepakati komitmen bersama, antara lain meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstansi secara transparan, serta menindaklanjuti deklarasi dalam bentuk aksi nyata.
Sembilan program kerja sama untuk mendukung komitmen tersebut meliputi:
- Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik
- Percepatan pendaftaran tanah
- Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS)
- Sensus pertanahan berbasis geospasial
- Integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
- Pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT)
- Konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah
“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu setelah kita bagikan ini bisa menjaga komitmen bersama, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.
Gubernur Sultra: Pertanahan dan Aset Vital tapi Kompleks
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah merupakan bidang yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, menurutnya, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kompleks.
Ia mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
“Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Serta dapat menghadirkan pelayanan publik yang terbaik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Hadir dalam Rakor
Rakor kali ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, Budi Hartanto; para bupati dan wali kota se-Sultra; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra.
