delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menjajaki integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk memperkuat pengelolaan data pertanahan dan tata ruang nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam webinar strategis yang digelar BPSDM Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/01/2026).
Wamen Ossy memaparkan bahwa AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan alat vital yang mampu mendeteksi potensi konflik agraria sejak dini serta mempersempit ruang gerak mafia tanah.
“AI berpotensi membantu kita meningkatkan kualitas pemetaan, memitigasi sengketa, hingga mendukung upaya pemberantasan mafia tanah berbasis data yang lebih akurat,” ujar Wamen Ossy di hadapan sekitar 700 pegawai kementerian.
Tiga Pilar Utama: Efisien, Aman, dan Bertanggung Jawab Meski menawarkan lompatan inovasi, Wamen Ossy memberikan catatan tegas bahwa penggunaan AI di birokrasi wajib berpegang pada tiga prinsip dasar:
- Efisien: Teknologi harus memberi manfaat nyata dalam mempercepat layanan publik dan meningkatkan produktivitas pegawai.
- Aman: Sistem wajib menjamin keamanan data nasional, perlindungan privasi, serta tahan terhadap ancaman siber (cyber security).
- Bertanggung Jawab: Penggunaan AI harus patuh pada hukum, etika, dan integritas ASN. “Kemajuan teknologi tidak boleh menggeser nilai dasar pelayanan publik seperti keadilan dan kepastian hukum,” tambahnya.
Langkah Konkret dan Pelatihan Berkelanjutan Webinar yang menghadirkan pakar dari Microsoft Indonesia, Binar, dan Maybank ini diproyeksikan menjadi titik awal penyusunan pedoman internal penerapan AI. Wamen Ossy secara khusus menginstruksikan Kepala BPSDM untuk menindaklanjuti kegiatan ini dengan program pelatihan teknis yang sistematis.
“Saya mendorong agar hasil webinar ini menjadi program pelatihan dan proyek percontohan di unit-unit strategis. Kita ingin transformasi digital ini terencana dan berkelanjutan,” pungkas Wamen Ossy.
