Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),Nusron Wahid, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf beserta jajaran direksi sejumlah BUMN. Pertemuan ini digelar untuk membahas empat isu krusial dalam pengelolaan aset BUMN guna mendukung efektivitas pengelolaan aset strategis negara.

Empat Poin Utama Pembahasan

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan empat dimensi utama yang menjadi fokus kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) – Memastikan keselarasan antara rencana tata ruang dengan aktivitas operasional BUMN.

2. Percepatan Sertifikasi Tanah – Meningkatkan efisiensi proses sertifikasi aset BUMN untuk kepastian hukum.

3. Penertiban Aset Tumpang Tindih – Menyelesaikan masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara BUMN, pemerintah, maupun pihak ketiga.

4. Penyelesaian Sengketa Pertanahan – Memperkuat resolusi konflik terkait aset BUMN melalui pendekatan hukum dan mediasi.

“Keempat isu ini menjadi prioritas kami. Mari kita identifikasi solusi konkret yang bisa diselesaikan dalam satu tahun ke depan,” tegas Menteri Hadi.

Dukungan ATR/BPN untuk Efisiensi Administrasi Pertanahan BUMN

Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat proses pertanahan. Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif untuk memastikan aset-aset strategis BUMN dapat dikelola secara optimal.

“Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap 23 permasalahan yang dihadapi BUMN terkait aset dapat segera ditangani. Kami akan tunjuk PIC (Person in Charge) untuk memastikan koordinasi berjalan lancar,” ujar Aminuddin.

Komitmen Penyelesaian Aset Negara

Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan penyelesaian administrasi pertanahan BUMN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi aset negara serta mendukung program strategis pemerintah di sektor infrastruktur dan investasi.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari berbagai BUMN, termasuk PT PLN, PT Pertamina, dan PT Kereta Api Indonesia.

Langkah ke Depan

Kedua kementerian sepakat untuk membentuk tim percepatan yang akan memetakan solusi teknis atas permasalahan yang ada. Rencana tindak lanjut meliputi:

• Penyederhanaan prosedur perizinan KKPR.

• Optimalisasi pendaftaran tanah secara massal (blanket certification) untuk aset BUMN.

• Penyelesaian sengketa melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan BUMN.

Dengan sinergi ini, diharapkan pengelolaan aset BUMN semakin transparan, efisien, dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.

Sumber: Kementerian ATR/BPN**