Deli Serdang|delidaily.net – Klaim keberhasilan pembangunan berbasis “4 Pilar Sehat” yang disampaikan Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, dalam upacara HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Rabu (1/7/2026), mendapat sorotan kritis dari elemen pemuda daerah.
Kendati Pemkab Deli Serdang memamerkan capaian 27 penghargaan tingkat nasional dan provinsi sepanjang setahun terakhir, realitas di lapangan dinilai masih menyisakan rapor merah, khususnya pada sektor ketenagakerjaan, efektivitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan infrastruktur antarkecamatan.
Ketua Pemuda Wasathiyah Deli Serdang, Jaya Suprada, S.Pd, menyatakan bahwa tumpukan piagam penghargaan di kantor bupati tidak boleh menjadi “anestesi” atau obat bius atas persoalan riil yang dihadapi masyarakat lapang bawah sehari-hari.
“Kita mengapresiasi seremoni dan penghargaan yang diraih. Namun, jika Bupati berbicara tentang pilar ‘sehat ekonominya’, fakta di lapangan menunjukkan angka pengangguran terbuka di Deli Serdang masih menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Utara. Job fair yang digelar setahun lalu belum mampu menyerap ledakan angkatan kerja lokal secara signifikan,” ujar Jaya Suprada saat dimintai konfirmasi, Rabu (1/7/2026).
Jaya membeberkan, jargon “sehat pelayanan publiknya” juga masih kontras dengan realitas birokrasi di tingkat desa dan kecamatan. Ia mencontohkan lambatnya integrasi sistem administrasi kependudukan digital serta fasilitas puskesmas di wilayah pelosok yang belum sekualitas dengan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Medan.
“Bupati meminta ASN berjiwa melayani, bukan dilayani. Ini pengakuan implisit bahwa mentalitas birokrasi kita memang belum sepenuhnya berubah. Di beberapa kecamatan, warga masih mengeluhkan pungutan liar terselubung dan lambatnya respons pengaduan,” cecar lulusan sarjana pendidikan tersebut.
Infrastruktur Sentralistik dan Beban Tuan Rumah
Terkait klaim penguatan konektivitas antarwilayah yang disebut Bupati mampu mendorong investasi, Pemuda Wasathiyah menilai pembangunan infrastruktur jalan di Deli Serdang masih bersifat sentralistik dan belum menyentuh kawasan pertanian kelapa sawit dan persawahan produktif secara merata.
“Konektivitas yang mana? Akses jalan di wilayah pesisir seperti Pantai Labu atau kawasan atas seperti STM Hulu masih banyak yang kupak-kapik dan luput dari APBD. Padahal itu urat nadi ekonomi warga,” tambah Jaya.
Lebih lanjut, Jaya juga mengkritisi euforia Deli Serdang sebagai tuan rumah HUT APKASI ke-26 dan Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Menurutnya, alokasi anggaran dan energi daerah seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan daya beli masyarakat pasca-inflasi, bukan untuk acara-acara seremonial berskala nasional yang dampak ekonominya hanya dinikmati segelintir pelaku industri perhotelan.
“Usia 80 tahun itu bukan lagi waktu untuk sekadar memamerkan piala atau baju adat saat upacara. Kami menantang Pemkab Deli Serdang untuk membuka data riil: berapa persen penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting dalam setahun ini? Keberhasilan kepala daerah diukur dari isi dompet dan kesehatan piring makan warganya, bukan dari tepuk tangan di ruang pertemuan,” pungkas Jaya Suprada.
