Jakarta|delidaily.net — Dukung RKP 2027, Kementerian ATR/BPN Arahkan Program Pertanahan untuk Dorong Investasi dan Industri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh program kerja pertanahan dan tata ruang dapat diesekusi secara terukur, akuntabel, serta siap dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa indikator keberhasilan anggaran tidak boleh lagi sebatas angka penyerapan. Menurutnya, kualitas hasil (output) dan dampak langsung bagi masyarakat menjadi tolok ukur utama.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, namun juga dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target. Tolong perhatikan kualitas output, kepatuhan, dan dampak nyatanya bagi masyarakat,” tegas Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan penyusunan RKA-K/L secara daring pada Senin (28/09/2026).
Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027
Penyusunan anggaran ini diselaraskan dengan tema RKP Tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Dalu meminta para perencana di lingkungan ATR/BPN untuk memahami visi makro pemerintah dan mengintegrasikannya ke dalam program teknis di lapangan.
Ia memaparkan bahwa kegiatan prioritas—seperti pengukuran tanah, pemetaan wilayah, hingga penerbitan sertipikat—harus difokuskan untuk mendukung pilar investasi dan produktivitas nasional.
Dukungan konkret tersebut diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Pembiayaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
- Pengembangan layanan digital terintegrasi dan kemudahan perizinan pertanahan.
- Penguatan dukungan kawasan strategis serta kepastian tata ruang.
Perkuat Koordinasi Lintas Lembaga dan Pengawasan KPK
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-lembaga. Kinerja Kementerian ATR/BPN terus dikawal oleh berbagai pemangku kepentingan nasional, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Selain itu, sinergi pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini berjalan di enam provinsi akan direplikasi ke wilayah lain.
“Teman-teman di daerah yang belum didatangi atau belum meluncurkan kerja sama dengan KPK dan Pemerintah Daerah diharapkan sudah bisa mengadopsi praktik baik dari provinsi pelaksana,” jelas Andi Tenri Abeng.
Pelaporan Real-Time Lewat SKMPP
Untuk menjamin transparansi, seluruh unit kerja diinstruksikan disiplin memperbarui data kinerja secara berkala pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time. Pelaporan yang up-to-date sangat penting untuk membaca efektivitas kinerja Bapak/Ibu sekalian,” imbau Andi.
Rapat penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 2027 ini diikuti secara virtual oleh para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi se-Indonesia, jajaran jajaran daerah, serta dihadiri langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Bahrun Munawir.
