Medan|delidaily.net Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, terkait dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi dana CSR BI-OJK. Ketua Umum GMPKP, Khaidir Rahman, secara tegas menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu, menyusul sorotan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas korupsi.
Gus Irawan Pasaribu Disorot, KPK Diminta Bertindak Cepat
Dalam pernyataannya, Khaidir menyebut Gus Irawan—mantan anggota DPR RI dan eks-Ketua Partai Gerindra Sumut—sebagai salah satu pihak yang diduga ikut menikmati aliran dana bantuan tersebut.
“KPK harus segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan Gus Irawan Pasaribu sebagai tersangka. Bongkar dan usut tuntas tanpa tebang pilih demi keadilan!” tegas Khaidir.
Ia juga mengingatkan pidato Presiden Prabowo yang “menggebu-gebu” menuntaskan kasus korupsi merugikan negara. “Tidak boleh ada toleransi bagi pejabat yang memakan uang rakyat,” tambahnya.
Dukungan Aksi Unjuk Rasa untuk Desak KPK
Sebagai bentuk tekanan, GMPKP mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa mendorong penegak hukum bergerak cepat. “Kami akan turun ke jalan agar KPK tidak lengah. Masyarakat sudah muak dengan pejabat korup!” ujar Khaidir.
Ia berharap di HUT ke-80 RI, Indonesia bisa terbebas dari pemimpin bermental korup. “Negara ini butuh pemerintah amanah, bukan yang ‘doyan’ uang rakyat,” tegasnya.
Sorotan Kasus CSR BI-OJK
Kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK saat ini sedang dalam penyelidikan KPK. Jika terbukti, Gus Irawan berpotensi menjadi tersangka baru setelah sejumlah pihak lain telah diperiksa. GMPKP menegaskan, transparansi dan keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi.
