Jakarta|delidaily.net – Kementerian ATR/BPN Gejot Penataan Ruang dan Legalisasi Aset untuk Ekonomi Masyarakat pada 2027, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan rancangan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027. Pengalokasian ini diarahkan langsung untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional serta menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyesuaian RKA-K/L TA 2027 bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam pemaparannya, Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa dukungan ATR/BPN mencakup penguatan kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan percepatan Reforma Agraria. Selain itu, perhati khusus disalurkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lewat program sertipikasi tanah gratis, legalisasi aset, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah demi menjamin kepastian hukum.
“Program dan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2027 diarahkan bukan hanya untuk mendukung pembangunan nasional, namun juga menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.
Fokus alokasi program 2027 mencakup sektor strategis, seperti kemandirian energi dan air, penyediaan lahan fasilitas kesehatan dan pendidikan, hilirisasi industri, pengembangan perumahan, hingga penataan ruang berbasis ketahanan bencana. Untuk mengeksekusinya, ATR/BPN memaksimalkan instrumen pengadaan tanah, redistribusi tanah, dan penataan ruang.
Selain pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan dengan aktif menyelesaikan konflik-konflik pertanahan di berbagai daerah. Langkah ini diambil agar masyarakat memiliki ruang aman untuk mengembangkan nilai ekonomi aset mereka secara optimal.
Rapat koordinasi bersama Komisi II DPR RI ini turut dihadiri lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu, serta didampingi oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
