delidaily.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan pembangunan Sekolah Terintegrasi, yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/01/2026). Wamen Ossy menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi aspek penyediaan tanah dan penataan ruang agar proyek tersebut berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Program-program prioritas Bapak Presiden tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Wamen Ossy.
Opsi Pemanfaatan Tanah Telantar dan Aset Negara Wamen Ossy menjelaskan bahwa pengadaan lahan akan lebih efisien jika menggunakan tanah yang sudah tersedia, baik dari aset Pemerintah Daerah, BUMN, maupun BUMD. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga membuka peluang pemanfaatan tanah telantar dan bekas lahan perkebunan melalui penyesuaian tata ruang.
Pemanfaatan tanah telantar ini didukung oleh PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Regulasi ini memungkinkan aset negara digunakan untuk kepentingan umum, termasuk sarana pendidikan. “Peran kami tinggal melakukan verifikasi status, memastikan legalitas, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat,” jelasnya.
Komitmen Menjaga Ketahanan Pangan Meskipun mendukung penuh perluasan sarana pendidikan, Wamen Ossy memberikan catatan penting terkait pemilihan lokasi. Beliau menegaskan agar pembangunan sekolah tidak mengganggu lahan pertanian produktif guna menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegas Wamen Ossy.
Sinergi Lintas Kementerian Menko PMK Pratikno menyambut baik dukungan tersebut dan menekankan bahwa kepastian status lahan adalah fondasi utama agar percepatan pembangunan fisik tidak terhambat. Sinergi antara Kemenko PMK, Kemendikdasmen, dan Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu merealisasikan penugasan Presiden dalam waktu singkat.
“Kami siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertipikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Wamen Ossy.
