delidaily.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan yang tengah digalakkan Kementerian ATR/BPN harus berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh, Jumat (24/7), ia meminta jajaran di sana untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan melalui sistem yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian.
“Capaian kita adalah transformasi di bidang pelayanan. Apa pun yang kita lakukan, ujungnya adalah pelayanan. Tujuan utamanya adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh di Banda Aceh .
Dua Kunci Pelayanan: Sistem dan SDM
Di hadapan para Kepala Bidang, Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Seksi se-Aceh, Menteri Nusron menekankan pentingnya pembenahan internal di setiap satuan kerja. Ia menyebut transformasi pelayanan publik bertumpu pada dua kata kunci: sistem dan sumber daya manusia.
“Kalau kita bicara pelayanan publik, kata kuncinya ada dua, yaitu sistem dan sinten (sumber daya manusia). Sistemnya harus semakin baik agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, lebih transparan, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat,” tegasnya .
Pernyataan ini sejalan dengan arahan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang sebelumnya menekankan bahwa transformasi layanan harus diwujudkan melalui layanan terintegrasi dengan kepastian waktu, biaya, persyaratan, dan status penyelesaian .
Perbaikan Berkelanjutan Pasca-Bencana
Kunjungan Menteri Nusron ke Aceh juga menjadi momen untuk meninjau pemulihan pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025. Ia memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi 4.159 kepala keluarga telah 100 persen siap digunakan .
Selain itu, Menteri Nusron menargetkan pemulihan 2.000 sertipikat tanah warga Aceh Tamiang yang rusak atau hilang akibat bencana rampung pada akhir Desember 2026. Hingga saat ini, baru sekitar 120 sertipikat yang telah dipulihkan .
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai langkah antisipasi. Ia mendorong penerapan Sertipikat Elektronik agar data pertanahan tetap aman dan dapat ditelusuri meskipun dokumen fisik hilang akibat bencana . Kantor Pertanahan Aceh Tamiang yang sempat lumpuh kini telah kembali beroperasi melayani masyarakat, dengan dukungan rehabilitasi dari Kementerian PUPR dan Bappenas .
Komitmen Budaya Melayani
Sebagai pelayan publik, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk memprioritaskan urusan layanan pertanahan. Menteri Nusron mengingatkan bahwa pelayanan harus profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Layani masyarakat dengan hati. Permudah setiap urusan masyarakat,” pungkasnya .
