Oleh: Rismayanti_Mahasiswa Institut Agama Islam SEBI
delidaily.net – Laporan keuangan yang rapi dan berkas administrasi yang lengkap sering kali dianggap sebagai bukti bahwa sebuah lembaga telah bekerja dengan baik. Namun, dalam pengelolaan dana zakat, standar “rapi di atas kertas” saja tidak cukup.
Zakat bukan sekadar instrumen ibadah individual, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang memikul mandat besar untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pengelolaan zakat dituntut lebih dari sekadar kemampuan menghimpun dan menyalurkan dana. Ia membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, profesional, sekaligus patuh pada prinsip syariah.
Di titik inilah audit syariah memegang peran krusial. Pertanyaan mendasarnya: apakah praktik audit syariah pada lembaga zakat di Indonesia sudah benar-benar menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam, atau baru sebatas memenuhi kewajiban administratif?
Tebang Pilih antara Prosedur dan Substansi
Keraguan ini bukan tanpa alasan. Riset yang dipublikasikan dalam SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (2025) oleh Devi Megawati dan Zulkifli menyoroti persoalan ini secara tajam. Melibatkan 35 pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Agama, auditor syariah, BAZNAS, hingga Lembaga Amil Zakat (LAZ), studi ini mengungkap bahwa pelaksanaan audit syariah di Indonesia masih berada pada tahap awal.
Salah satu akar masalahnya adalah belum tegasnya batas antara audit syariah, audit keuangan, dan audit kinerja. Akibatnya, proses pemeriksaan cenderung terjebak pada kelengkapan dokumen dan standar operasional prosedur (SOP), sementara substansi kepatuhan syariah justru terpinggirkan.
Padahal, audit syariah semestinya melampaui sekadar memeriksa kebenaran angka laporan keuangan. Auditor harus memastikan apakah proses penghimpunan hingga pendistribusian zakat telah mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Kepatuhan administratif memang penting, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa lembaga zakat telah menunaikan mandat keagamaannya.
Tantangan Kompetensi dan Beda Tafsir
Persoalan pelik berikutnya menyangkut kapasitas sumber daya manusia. Auditor pemerintah yang ditugaskan memeriksa lembaga zakat umumnya memiliki kemampuan teknis pemeriksaan yang mumpuni, tetapi belum semuanya menguasai fikih zakat dan fikih muamalah secara mendalam.
Pelatihan akuntansi zakat seperti PSAK 109 memang menjadi bekal penting. Namun, pemahaman akuntansi tidak serta-merta membekali auditor untuk menilai persoalan hukum Islam yang dinamis di lapangan. Audit syariah menuntut keahlian lintas disiplin: perpaduan antara pemahaman fikih, akuntansi, teknik audit, dan tata kelola.
Minimnya irisan keilmuan ini kerap memicu perbedaan tafsir antara auditor pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Studi Megawati dan Zulkifli mencatat contoh menarik pada program pemberdayaan peternakan sapi bagi mustahik. Dalam skema ini, dana zakat tidak diberikan tunai sekaligus, melainkan berupa pendampingan dan bantuan bertahap hingga penerima mencapai kemandirian ekonomi.
Auditor pemerintah sempat mempersoalkan skema ini karena berpandangan zakat harus segera disalurkan secara langsung kepada penerima. Di sini terlihat benturan cara pandang: auditor berfokus pada kecepatan distribusi prosedural, sementara lembaga zakat mengejar kemaslahatan jangka panjang melalui pemberdayaan.
Situasi ini kian rumit akibat minimnya rujukan fatwa khusus. Dari 109 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di bidang keuangan syariah, hanya sembilan fatwa yang secara spesifik membahas tata kelola zakat, dengan fatwa terakhir terbit pada 2011. Kekosongan panduan mutakhir membuat auditor dan pengelola zakat rentan menggunakan kacamata penafsiran yang berbeda-beda.
Menuju Pengawasan yang Substantif
Pembenahan audit syariah harus dimulai dari pergeseran paradigma. Audit tidak boleh lagi diposisikan semata-mata sebagai alat mencari kesalahan administrasi, melainkan mekanisme untuk menjaga amanah publik. Ada tiga langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan:
Pertama, mempertegas kerangka regulasi. Pemerintah perlu menyusun panduan audit syariah yang terintegrasi, dengan memisahkan secara tegas ruang lingkup antara audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan syariah agar ketiganya saling melengkapi.
Kedua, menyelaraskan tafsir kelembagaan. Dibutuhkan forum dialog dan koordinasi berkala antara Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, DPS, dan otoritas fatwa. Pembaruan fatwa tata kelola zakat yang responsif terhadap inovasi program pemberdayaan juga mutlak diperlukan.
Ketiga, mencetak auditor hibrida. Peningkatan kapasitas auditor tidak cukup lewat pelatihan teknis sesaat. Diperlukan program sertifikasi berkelanjutan yang meleburkan kompetensi audit modern dengan fikih muamalah.
Pada akhirnya, keberhasilan audit syariah tidak bisa diukur dari seberapa bersih catatan administrasi atau minimnya temuan dokumen. Ukuran sejatinya adalah sejauh mana audit mampu menjaga integritas lembaga dan memastikan dana umat benar-benar berdampak bagi kesejahteraan mustahik.
Zakat membawa amanah yang berat karena setiap rupiahnya adalah hak para mustahik yang telah ditetapkan syariat. Sudah saatnya audit syariah beranjak dari sekadar rutinitas administratif menuju pengawasan yang substantif, sebab tata kelola zakat yang baik bukan hanya soal merapikan laporan, melainkan menjaga kepercayaan umat.
Sumber: Megawati, D., & Zulkifli. (2025). Sharia auditing in zakat institutions: Challenges and prospects in Indonesia. https://doi.org/10.22373/share.v14i1.26059
