Hamparan Perak – Delidaily.net
Rasa tidak simpatik warga yang tergabung dari lima dusun, atas perilaku oknum Sekdes di kantor desa, pasalnya puluhan Kartu Keluarga dan akta kelahiran ditemukan menumpuk di laci meja kerja Sekdes Klambir Lima Kampung Kecamatan Hamparan Perak.
Dokumen penting milik warga desa itu diduga sengaja tidak diberikan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang tidak layak itu membuat warga geram, oknum Sekdes yang berinisial M AR diminta segera mengundurkan diri sebelum terjadi aksi demo ke kantor Bupati Deli Serdang. Jumat (07/10/2022)
Menurut juru bicara warga Decil dan Arfiansyah, “daftar dosa” Sekdes sudah tidak lagi dapat terampuni. Selain sengaja menahan KK dan akta kelahiran warga, Sekdes juga terindikasi terlibat dalam pengelolaan BUMDes yang sampai sekarang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Selain menahan surat penting warga ada juga tentang surat tanah warga yang ganda dan tumpang tindih, termasuk masalah komplek perumahan yang dibekingi Sekdes.
Kami warga tidak menginginkan ada perangkat desa yang bekerja hanya berdasarkan suka atau tidak suka. KK dia berikan kepada warga yang dia anggap kawan, tapi bagi warga yang tidak ia sukai sengaja ditahan.
Kami ambil berkas berkas KK dan Akta warga ini di laci Sekdes. Sudah tahunan sengaja ia tahan, mungkin juga ada unsur politis yang ia bangun. Mengapa tidak ia berdayakan Kadus setempat untuk mengantarkan KK warga, mengapa harus dia tahan, kemungkinan ada biaya tebus yang dipatok. Ini perlu kita pertanyakan” ujar Decil di hadapan Kades dan utusan warga lainnya.
Menurut Dacil, Sekdes lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang kepentingan warga, surat warga yang tidak ditebus lebih baik dibenam. “Jika keberadaan Sekdes tidak segera dirotasi kami warga menduga Kades sengaja memelihara oknum yang yang “licik” semacam anak main yang bertujuan menguntungkan sang Kades.
Tolong Kades segera bentuk pertemuan intern perangkat desa, diminta agar Sekdes segera mengundurkan diri sebelum rasa geram kami warga semakin berlarut larut.
Mohon juga kiranya aparat penegak hukum periksa Sekdes itu, jika ada unsur pidana, baik itu dugaan keterlibatannya dalam kemufakatan jahat soal BUMDes maupun menahan nahan surat warga, tangkap dan perjarakan oknum Sekdes, kami sudah muak” ujar Dacil dan Arfiansyah geram.
Menanggapi adanya temuan tak lazim dan tekanan agar segera merotasi Sekdes, Kades Mishan berjanji akan segera menggelar rapat intern perangkat desa.
Saya akan segera menggelar rapat intern, termasuk soal pertanggung jawaban BUMDes tahun 2019. Meskipun dugaan tidak transparannya dana BUMDes dan temuan soal KK ini bukan dimasa kepemimpinan saya, namun saya tetap mengapresiasi keluhan warga ini.
Kemungkinan Senin depan akan kami gelar rapat, yang pasti di kepemimpinan saya sebagai Kades saya tak mau jika ada perangkat desa yang bekerja diluar koridor dan tidak mementingkan kepentingan warga” ujar Mishan tegas.
Sekdes M Azir yang juga hadir dalam pertemuan itu mengaku bukan ada unsur sengaja menahan nahan KK dan surat surat warga.
“Itu dokumen Negara jadi tidak bisa diwakilkan dalam penyampaiannya. Harus yang bersangkutan yang datang mengambil. Karena warga yang berkepentingan tidak datang mengambilnya jadi tersimpan dilaci saya. Itu masih banyak di laci saya, silahkan dilihat” ujar M Ajir sambil menunjukkan tumpukan surat warga. Aneh memang.
Pewarta : Syahril
